Infografis
Suara.com - Adik Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyebut banyak 'program konyol' di era Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Program-program tersebut teridentifikasi saat Prabowo menyisir anggaran untuk menghemat dana demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan Hashim tersebut memicu pandangan tajam mengenai perbedaan paradigma kebijakan antara Jokowi dan Prabowo.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Prabowo yang memilih mengutamakan program MBG daripada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Rocky, keputusan tersebut merupakan langkah radikal yang menunjukkan keberanian Prabowo untuk memrioritaskan investasi sumber daya manusia (SDM), ketimbang ambisi politik yang tidak memiliki nilai keberlanjutan.
Baca Juga: Rocky Gerung: Retorika Antikorupsi Prabowo Perlu Dibuktikan dengan Langkah Nyata
"Kalau keinginan Prabowo menghasilkan generasi yang berpikir, ya mesti ada tindakan radikal. Tindakan radikal itu sudah diperlihatkan Prabowo, yaitu menghentikan IKN demi MBG," ujarnya seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official.
Ia menilai bahwa kebijakan penghematan anggaran yang diputuskan Prabowo, secara simbolik, memperlihatkan prioritas ideologis yang berbeda dengan Jokowi.
Rocky juga menyebut bahwa pemotongan anggaran untuk proyek besar seperti IKN merupakan langkah berani yang harus diambil demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Tentu secara simbolik memperlihatkan bagaimana Prabowo harus menghentikan semua ambisi Jokowi untuk memamerkan keangkuhan politiknya," tambahnya.
Rocky juga menyinggung pernyataan Hashim yang menyebut adanya banyak program konyol di era Jokowi.
Baca Juga: Soroti Kabinet 'Obesitas', Rocky Gerung: Publik Tunggu Perampingan demi Efisiensi Anggaran
Menurutnya, publik sudah lama menilai proyek IKN sebagai bentuk pemborosan anggaran, perusakan lingkungan, dan upaya ambisius Jokowi untuk meninggalkan warisan politik.
"Bertahun-tahun IKN itu dianggap konyol oleh publik. Kalau disebut konyol, ya nggak salah kalau publik menafsirkan yang disebut konyol itu IKN," tegasnya.
Rocky memprediksi bahwa anggaran IKN yang telah dipangkas kemungkinan besar hanya akan menyisakan biaya pemeliharaan, dan tidak akan dilanjutkan dalam lima hingga 10 tahun ke depan.
Ia bahkan menyebut bahwa Jokowi tidak mungkin menunggu hingga Gibran Rakabuming Raka, anaknya yang kini menjadi Wakil Presiden, berkantor di IKN sebagai Presiden nantinya.
"Kalau dipotong anggaran IKN sehingga mungkin tinggal berapa ratus miliar untuk sekedar biaya pemeliharaan, maka bisa dipastikan bahwa lima tahun ke depan IKN belum akan dilanjutkan," katanya.
Langkah Prabowo yang mengutamakan program MBG dinilai sebagai sinyal bahwa ia tidak lagi terikat secara programatik dengan kebijakan infrastruktur Jokowi, di mana perbedaan paradigma kebijakan semakin terlihat antara Jokowi dan Prabowo.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
