Infografis
Dr. Abraham Samad merupakan seorang pengacara yang dikenal luas sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Sosoknya kerap dikaitkan dengan keberanian dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27 November 1966 ini tumbuh dalam kondisi yang penuh tantangan. Sejak kecil, ia telah hidup sebagai anak yatim, yang membentuk mentalnya menjadi pribadi mandiri dan tidak mudah menyerah. Abraham Samad juga dikenal sebagai sosok kritis yang berani membela lingkungan sekitarnya.
Sebagai aktivis hukum, Abraham Samad memulai kariernya dengan bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebelum akhirnya beralih menjadi advokat. Ia menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dan meraih gelar sarjana pada usia 26 tahun.
Tidak berhenti di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor di universitas yang sama dengan fokus utama pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam perjalanan kariernya, Abraham Samad sempat menghadapi tekanan keluarga. Sang ibu berharap ia menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintah daerah, namun ia tetap teguh memilih jalannya sebagai advokat.
Pada usia 30 tahun, ia telah aktif di dunia hukum dan bahkan mendirikan Anti Corruption Committee (ACC) di Sulawesi Selatan. Keberaniannya dalam mengungkap berbagai kasus membuatnya dikenal sebagai tokoh anti korupsi di luar Jawa.
Tahun 2004, Abraham Samad mencoba terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di daerah pemilihan Sulawesi Selatan, namun gagal memperoleh kursi. Tahun 2011, ia mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan berhasil lolos hingga tahap akhir.
Dalam pemilihan Ketua KPK yang dilakukan pada 3 Desember 2011, ia memperoleh suara terbanyak dalam voting yang melibatkan 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Akhirnya, pada 16 Desember 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi melantiknya sebagai Ketua KPK di Istana Negara.
Kementerian ATR Cabut 50 Sertifikat Pagar Laut
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sebanyak 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah dibatalkan.
