Infografis
Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Jasin, menyebut pelanggaran pada pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 bisa dituntut dengan hukuman pidana mati.
Awalnya, dia menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk itu, tidak sepatutnya terdapat penerbitan sertifikan hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) di laut Tangerang yang menunjukkan kekuasaan oknum-oknum tertentu terhadap proyek PIK 2.
“Itu sudah melanggar, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31/99 itu pasal 2, tidak hanya pasal 1. Pasal 2 itu dimana? Itu di ayat 2-nya, itu bisa, tuntutannya itu bisa dilakukan tuntutan hukuman mati terhadap orang-orang yang sudah melampaui batas seperti ini,” kata Jasin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).
Dia menilai perkara ini bisa ditangani secara kolektif oleh KPK bersama kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Terlebih, lanjut dia, Kejagung disebut sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) untuk mengusut perkara ini.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan.
Dari 50 sertifikat HGB/HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya, antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
![Nelayan tradisonal terhimpit di tengah proyek pembangunan PIK 2. [Ilustrasi/Ema]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/21/70120-ilustrasi-nelayan-terkepit-di-kawasan-pik-2.jpg)
Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini, dia menegaskan bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan materiel batal demi hukum.
“Tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari cek dokumen yuridis. Kalau cek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, tempat bisa ngecek-ngecek begitu," kata Nusron Wahid, Jumat (24/1/2025).
Menurut dia, peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB dan HM di pesisir pantai itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis di status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan legalitasnya.
Diketahui bahwa terdapat 263 bidang sertifikat HGB/HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 234 sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 sertifikat HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang bersertifikat HM di kawasan tersebut.
