Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos bisa dijerat dengan dugaan perintangan penyidikan. Pasalnya, Paulus diketahui mengganti kewarganegaraannya karena memiliki paspor Guinea-Bissau, Afrika Barat meski masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI). Terlebih, Paulus melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019 lalu.
“Berkaca ke beberapa perkara, tentunya ada beberapa mashab atau beberapa pandangan bahwa persangka itu memang secara alamiah akan berusaha merintangi ya, merintangi proses yang dikenakan kepadanya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahrdhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).
Meski begitu, Tessa mengaku belum bisa memastikan pihaknya akan menjerat Paulus dengan pasal soal perintangan penyidikan atau tidak.
“Kalau terkait perintangan penyidikan atau tidak, itu nanti penyidik yang bisa menilai hal-hal apa saja yang memang dianggap dilakukan oleh yang bersangkutan untuk merintangi penyidikan yang sedang berjalan," ujar Tessa.
Dia menegaskan pihaknya saat ini masih fokus dengan pokok perkara, yaitu korupsi pengadaan KTP Elektronik yang menjerat Paulus sejak 2019 lalu.
“Fokus penyidikan yang dilakukan penyidik saat ini adalah khususnya di perkara E-KTP untuk pemenuhan unsur perkara pidana tersangka inisial PT dan MSH. Karena tinggal dua tersangka itu saja yang memang tersisa saat ini," tandas Tessa.
Penangkapan Buronan Paulus Tannos
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah terjadi penangkapan terhadap buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos oleh aparat penegak hukum Singapura.
“Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).
Lebih lanjut, Fitroh mengatakan pihaknya kini bekerja sama berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia.
