Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Prabowo seharusnya diikuti dengan perampingan kabinet. Langkah ini tidak hanya menunjukkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak dari pemotongan anggaran di daerah.
Diketahui, kebijakan pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk menyelamatkan sekitar Rp306,69 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memulai pemangkasan berbagai pos belanja, termasuk anggaran kementerian dan lembaga pemerintah.
Namun, langkah ini dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah, melihat APBN menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, yang memicu perputaran uang di sektor perhotelan, transportasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: Sebut Program MBG jadi Pertaruhan Prabowo, Rocky Gerung: Jika Tak Ini Tak Berjalan, Maka...
"Kalau anggaran dipangkas yang mengakibatkan geliat ekonomi di daerah tidak tumbuh, ya pangkas saja sekalian biaya birokrasi yang membengkak akibat kabinet besar," tegas Rocky dalam unggahan Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (30/1/2025).
Ia menyarankan Presiden Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reshuffle kabinet, dan mengevaluasi kinerja para menteri yang dinilai kurang produktif.
Menurut Rocky, saat ini kabinet pemerintah terkesan "mengalami obesitas" dengan banyaknya pos kementerian yang tidak efektif.
"Kalau kabinet ada 100 orang yang menjalankan pemerintahan, itu artinya tidak efisien. Pangkas saja kabinetnya, itu lebih mudah diterima aspek keadilannya," tambah Rocky.
Rocky juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi daerah.
Baca Juga: Pangkas Anggaran Demi Muluskan MBG, Rocky Gerung Kritik Prabowo: Ekonomi Daerah Bisa Mandek!
Pengurangan anggaran hingga berpotensi mematikan roda perekonomian daerah yang selama ini bergantung pada kegiatan pemerintah, seperti seminar, pelatihan, dan proyek lainnya.
"Publik akan melihat, oke kami bayar pajak, tapi tidak dapat limpahan proyek dari pemerintah di daerah. Tapi kami mengerti itu kalau presiden juga memangkas kabinetnya, karena kabinet itu juga kami yang biayai," jelasnya.
Dengan tuntutan efisiensi yang semakin besar, publik kini menantikan langkah pemerintah untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya sekadar menghemat anggaran, tetapi juga menata ulang birokrasi agar lebih ramping dan efektif. (Kayla Nathaniel Bilbina)
