Infografis
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah bukan karena krisis keuangan, tetapi demi memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Rocky, keberhasilan program tersebut sangat menentukan legitimasi politik Presiden Prabowo Subianto di mata publik.
Instruksi penghematan anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang dinilai perlu efisiensi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan.
"Pertaruhan legitimasi Pak Prabowo memang terletak pada dukungan publik yang sangat bergairah. Kalau program MBG ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan ada masalah legitimasi berikutnya," ujarnya dikutip Suara.com dari siniar yang tayang di akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (30/1/2025).
Baca Juga: Pangkas Anggaran Demi Muluskan MBG, Rocky Gerung Kritik Prabowo: Ekonomi Daerah Bisa Mandek!
Ia menekankan bahwa agar program tersebut berkelanjutan dan terjamin, pemerintah perlu memasukkannya dalam APBN dan memastikan ada payung hukum yang disahkan DPR.
"Kalau sekadar uji coba lalu akhirnya batal, daya dukung publik terhadap program-program pemerintahan berikutnya akan menurun," tambah Rocky.
Rocky juga menyoroti adanya trade-off dalam kebijakan penghematan anggaran.
![Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/31/24718-penetapan-ppn-12-persen-untuk-barang-mewah-ppn-12-prabowo-subianto-sri-mulyani.jpg)
Di satu sisi, pemerintah berusaha mendukung kebijakan populis yang menyasar rakyat kecil melalui program MBG.
Namun di sisi lain, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah karena berkurangnya belanja pemerintah yang menjadi penggerak roda ekonomi.
Baca Juga: Mahfud MD ke Prabowo: Benang Merah Mafia Tanah dan Laut Mudah Dibaca, Tugas Bapak Sangat Berat
Dalam pembahasan tersebut, Rocky juga menyoroti masih tetap dianggarkannya proyek IKN sebesar Rp48,8 triliun.
"Kalau IKN dipangkas, anggarannya juga cukup besar. Tetapi kelihatannya pemerintah memprioritaskan proyek sosial MBG ini," ujarnya.
Rocky menyarankan agar pemerintah memperhatikan aspek manajemen penyaluran program MBG.
Ia menyebutkan bahwa jika penyaluran makanan dilakukan langsung oleh komunitas ibu-ibu di tingkat RT, maka hasilnya akan lebih terjamin.
"Kalau disuplai langsung dari dapur emak-emak, di dalamnya ada efek kasih sayang. Itu berbeda dibandingkan jika disuplai oleh perusahaan yang tidak punya kedekatan psikologis dengan anak-anak," jelasnya.
Menurut Rocky, keterlibatan ibu-ibu secara voluntaristik dapat menciptakan jaminan makanan yang lebih bergizi dan berkualitas.
Dengan ini, langkah pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan efektif, perlu dipikirkan matang agar tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah dan efisiensi birokrasi.
