Infografis
Suara.com - Mesir menolak tegas pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) usai gencatan senjata Hamas dengan Israel.
Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatt. Dia menegaskan kembali penolakan tegas negaranya terhadap segala upaya untuk menggusur penduduk atau “mencabut masyarakat dari tanah mereka”.
Dia juga menegaskan bahwa Mesir saat ini menampung lebih dari 10 juta pengungsi.
Badr Abdelatty menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (28/1) dalam sesi Tinjauan Berkala Universal Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, di mana ia menyampaikan komitmen Mesir terhadap hak asasi manusia dan perlindungan pengungsi.
Baca Juga: Kadet Palestina Ungkap Kesan Mendalam Bisa Kuliah Gratis di Unhan Berkat Prabowo
Pernyataan tersebut dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir di halaman Facebook resminya.
Mesir telah berpartisipasi dalam setiap putaran tinjauan sejak proses itu dimulai, termasuk pada tahun 2010, 2014, dan 2019.
Abdelatty menyebutkan bahwa Mesir menerima 372 rekomendasi hak asasi manusia dalam tinjauan terakhirnya pada tahun 2019, di mana 301 di antaranya telah diterima.
Ia mengatakan pemerintah Mesir telah melakukan upaya signifikan selama lima tahun terakhir untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.
Mengenai pengungsi, Abdelatty menegaskan dedikasi Mesir untuk memastikan warga asing yang tinggal di negara tersebut menikmati hak-hak mereka sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
Ia menyatakan bahwa Mesir telah memikul tanggung jawab besar atas nama komunitas internasional dengan menampung sejumlah besar pengungsi dan migran ilegal selama bertahun-tahun.
Ia menambahkan Mesir saat ini menampung 10,7 juta warga asing, termasuk pengungsi dan migran ilegal dari 62 negara.
"Mesir memastikan para pengungsi dan migran memiliki akses ke layanan dasar, berintegrasi ke dalam masyarakat Mesir, dan tidak dikurung di kamp-kamp atau pusat pengungsi," katanya.
"Saya katakan ini dengan sejujurnya: Kapasitas kami untuk mengakomodasi dan melanjutkan upaya ini berada dalam risiko, terutama mengingat dukungan internasional yang tidak mencukupi dibandingkan dengan tekanan yang kami hadapi,” tambahnya.
Abdelatty menegaskan kembali sikap lama Mesir yang menentang segala bentuk pemindahan paksa atau mendorong pemindahan penduduk, baik secara sementara maupun permanen.
Ia mengatakan tindakan semacam itu mengancam stabilitas dan merusak peluang perdamaian serta kehidupan berdampingan antarbangsa.
Meskipun Abdelatty tidak secara spesifik menyebut penduduk mana yang ia maksud, pernyataannya muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania. Trump mengutip kurangnya ruang layak huni di Gaza akibat perang Israel sejak 7 Oktober 2023.
Mesir dan Yordania telah menolak gagasan pemindahan warga Palestina dari tanah mereka, baik secara sementara maupun permanen.
Israel telah membunuh lebih dari 47.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza, di mana saat ini gencatan senjata sedang berlangsung.
Serangan tersebut telah menyebabkan kehancuran besar dan krisis kemanusiaan di wilayah kantong tersebut.(Antara).
