Infografis
Suara.com - Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan pihaknya akan mendorong kementerian atau lembaga terkait untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia, APMM.
Cak Imin menuturkan kunjungan kemarin Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia menjadi dasar langkah untuk duduk bersama.
"Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi Yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri Agar duduk bersama. Bicara detil legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan," kata Cak Imin ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
Ia mengatakan, bagi para WNI yang menjadi pekerja migran secara legal harus diperkuat. Sementara sebaliknya untuk yang ilegal harus dicarikan solusinya.
Baca Juga: Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Pasti Terwujud, Djarot PDIP Beri Sinyal Kuat
"Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, Mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda," katanya.
Untuk itu, kata dia, masalah WNI yang alami penembakan di perairan Malaysia tersebut harus bisa diselesaikan.
"Karena itu kita berharap insiden itu di usut tuntas mohon kepada Malaysia untuk mengusut, agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua duduk bersama, mengatasi yang legal maupun ilegal," katanya.
Lebih lanjut, saat ditanya kapan akan dilakukan proses duduk bersama, Cak Imin mengaku masih menunggu hasil pertemuan Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia.
"Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak, Nanti secepatnya men-follow upi hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia," pungkasnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Kerahkan Kopasus Grebek Markas OCCRP yang Fitnah Jokowi
Sebelumnya, kasus penembakan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) kepada korban yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) mulai menemukan fakta baru.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) membantah dengan tegas bahwa ada perlawanan dari WNI menggunakan senjata tajam sebelum penembakan terjadi di Malaysia.
Menurut keterangan tertulis dari Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu Judha Nugraha, Rabu (29/1), KBRI Kuala Lumpur telah menemui empat WNI korban penembakan yang tengah dirawat di RS Serdang dan RS Klang di Malaysia pada Selasa (28/1).
Dua di antaranya yang telah dirawat dan dalam kondisi stabil teridentifikasi berasal dari Provinsi Riau, sedangkan dua lainnya belum dapat memberikan keterangan karena masih dalam kondisi kritis setelah operasi, kata Judha.
Dua korban yang kondisinya stabil itu menjelaskan bahwa tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM, ujar Judha.
Judha mengatakan pihak Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengurus proses pemulasaran satu WNI yang meninggal dunia asal Provinsi Riau untuk dipulangkan ke Indonesia, yang repatriasi jenazah direncanakan dilakukan pada Rabu (29/1).
“Pemulangan melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau,” katanya.
Judha menyatakan pihak Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada WNI korban penembakan untuk memastikan hak mereka terpenuhi dan juga akan membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh.
