Infografis
Suara.com - Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di awal tahun 2025. Salah satu yang disoroti yakni masih tingginya angka kematian ibu melahirkan.
Salah seorang tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengatakan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu saat persalinan pada tahun 2022 di Indonesia mencapai 4.005.
Angka tersebut juga mengalami peningkatan sebanyak 4.129 kematian ibu saat persalinan di tahun 2023.
“Berarti setiap 2 jam, seorang ibu meninggal saat persalinan,” kata Sinta, dalam keterangannya, yang diterima Suara.com, Selasa (28/1/2025).
Baca Juga: KIKA Soroti Dampak Impunitas terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia
Selain itu, rasio dokter terhadap jumlah penduduk juga masih sangat rendah. Berdasarkan catatan di Kementerian Kesehatan rasio dokter pada tahun 2024, hanya sekitar 0,47 per 1000 penduduk.
“Sangat rendah dibandingkan standar WHO yaitu 1 per 1000 penduduk,” ungkapnya.
Selain itu, Sinta mengaku, Gerakan Nurani Kebangsaan juga menyoroti soal aksi kekerasan terutama kekerasan di dunia pendidikan dan kekerasan berbasis gender yang terus meningkat.
“Terdapat 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan di tahun 2024, naik 100% dari jumlah kasus tahun 2023,” katanya.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 24.596 kasus kekerasan terhadap perempuan dari total 28.350 jumlah kasus kekerasan di Indonesia,” sambung dia.
Selain kekerasan berbasis gender, lanjut Sinta, persoalan keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi tantangan dalam memastikan perspektif keadilan gender dalam penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, elemen utama dalam indikator kesejahteraan sosial, yakni sektor ekonomi juga mengalami pasang surut karena ketidakpastian perekonomian global dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berjalan lambat.
Akibatnya, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian usaha pelaku usaha kecil menengah dan penurunan daya beli masyarakat.
“Terjadi kemerosotan kelas menengah yang cenderung menjadi kelas bawah,” katanya.
Selain itu Gerakan Nurani Kebangsaan juga menyoroti soal demokrasi Indonesia. Menurut Sinta, demokrasi yang berkualitas yakni mensyaratkan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sebuah tatanan yang mampu memastikan ruang kebebasan warga disertai dengan berjalannya alat-alat negara sebagai penggerak utama mandat dan amanat warga negara,” ujar dia.
Sinta melihat, dalam beberapa tahun terakhir, praktik demokrasi di Indonesia mengalami kemuduran. Hal itu ditanfai dengan penyempotan ruang penyampaian pendapat bagi warga dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
“Beberapa tahun terakhir praktik demokrasi kita masih ditandai dengan menyempitnya ruang berekspresi warga, kekerasan oleh aparat penegak hukum. Serta penggunaan peraturan perundangan untuk kepentingan kekuasaan dan bisnis, bukan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama,” jelasnya.
“Situasi khusus terjadi di Papua, eskalasi kekerasan tidak mereda, kemiskinan dan ketimpangan, eksploitasi sumber daya alam serta terbatasnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” tambahnya.
Jelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan beberapa pesan berikut:
1. Demokrasi sebagai manifestasi 'dari, oleh, dan untuk rakyat' merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya;
2. Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi;
3. Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek;
4. Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat;
5. Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan;
6. Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi;
7. Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama;
8. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial;
9. Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal;
10. Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
