Infografis
Suara.com - DPR RI periode 2024-2029 dianggap belum punya gebrakan. Selain itu, wakil rakyat di Senayan ini dianggap sudah tak lagi diperhitungkan oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menanggapi hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang menempatkan DPR RI sebagai lembaga ke dua terbawah dalam tingkat kepercayaan dari publik.
"Maka level kepercayaan 69 persen itu adalah buah dari belum adanya gerakan dari DPR. Itu posisi aman, yang artinya DPR belum menjadi pusat perhatian publik," kata Lucius kepada Suara.com, Selasa (28/1/2025).
Ia mengatakan, kekinian justru masyarakat fokus langsung terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, masyrakat kini menganggap DPR biasa saja.
Baca Juga: Moge di Jalan Tol: Solusi atau Tantangan Baru bagi Keselamatan Berkendara?
"Yang jelas posisi DPR dalam konstelasi politik pemerintahan baru ini memang seperti tak banyak diperhitungkan. Publik lebih banyak bicara tentang kebijakan dan program pemerintah," katanya.
"Ketika DPR justru memilih untuk mendukung Pemerintah begitu saja, maka gongnya ada di pemerintah," sambungnya.
Ia mengatakan meski secara kewenangan DPR seharusnya diperhitungkan, tetapi pikiran mayoritas fraksi untuk mendukung Pemerintah membuat DPR datar-datar saja.
Untuk itu, kata dia, jadi memang belum ada sesuatu yang nampak bisa dijadikan alasan kuat bagi publik untuk menilai DPR.
"Ya ini baru awal memang, tetapi beberapa hal positif membantu citra DPR tetap baik dan sejumlah hal negatif membuat citra positif DPR tak bisa terlalu tinggi," ujarnya.
Baca Juga: DPR Usulkan Akses untuk Moge di Jalan Tol: Ini Saya Kira Potensi Pendapatan
"Maka angka 69 persen sesungguhnya adalah tantangan bagi DPR 2024-2029. Itulah adalah titik awal yang akan bisa berubah sesuai dengan apa yang akan ditunjukkan DPR di masa-masa mendatang. Jadi DPR jangan geer dengan 69 persen atau juga jangan ciut duluan," sambungnya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terhadap lembaga negara. Hasilnya dari 11 lembaga, 3 lembaga berada di urutan paling buncit yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), DPR hingga partai politik.
Dalam survei ini, institusi Bhayangkara yakni Polri menduduki posisi 9 dengan perolehan angka 69 persen masyarakat percaya. Sementara sisanya memilih untuk tidak percaya dan tidak menjawab.
Kemudian ada lembaga DPR, berada di posisi 10 dengan angka perolehan kepercayaan yang sama yakni 69 persen masyarakat percaya.
Adapun di posisi terakhir ada lembaga partai politik, hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 62 persen saja.
Lebih lanjut, dalam survei ini lembaga atau institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat adalah institusi Kepresidenan dengan perolehan 97 persen.
Untuk diketahui survei ini dilakukan pada periode 16 sampai 21 Januari. Populasi survei ini merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ada 1220 orang berasal dari seluruh Provinsi Indonesia, dengan toleransi kesalahan atau margin of error +- 2,9 persen dengan kepercayaan 95 persen.
