Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali menyoroti soal kasus pagar laut. Dia bilang, sertifikat HGB yang diterbitkan tak bisa hanya dibatalkan saja.
Mahfud MD menyebut, sertifikat ilegal HGB pagar laut juga harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum. Hal itu ia katakan lewat cuitannya di akun X pribadinya sebagaimana dipantau, Selasa (28/1/2025).
Dia menjelaskan, berdasarkan vonis Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan.
"Kasus ini beda loh dengan reklamasi," kata Mahfud.
Lantas dalam kolom komentar, Mahfud membalas pertanyaan netizen soal Raja Juli Antoni (eks Wamen ATR yang kini jadi Menteri Kehutanan) yang mengaku tidak tahu menahu soal pagar laut, Mahfud mengatakan, bisa saja Raja Juli memang tidak tahu.
"Tapi terlepas dari soal dia tahu atau tidak tahu, setelah masalah tersebut terbongkar seperti sekarang, maka tak ada alasan untuk tidak memproses pidana kasus ini," ujar Mahfud.
Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan.
Dari 50 sertifikat HGB/HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya, antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini, dia menegaskan bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan materiel batal demi hukum.
Baca Juga: Lantang Kritik Pagar Laut di Tangerang, Kholid: 'Mati Itu Pindah ke Alam Lebih Merdeka'
Menurut dia, peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB dan HM di pesisir pantai itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis di status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan legalitasnya.
Nusron menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian kasus sertifikat HGB/HM pagar laut ini secepatnya dan setepat mungkin. Hal ini mengingat sertifikat-sertifikat yang cacat secara prosedural dan materiel jumlahnya relatif cukup banyak sehingga butuh proses waktu yang memungkinkan.
