Infografis
Suara.com - Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, satu orang warga negara Indonesia (WNI) yang tewas akibat penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) sudah dapat dipulangkan setelah selesai proses autopsi.
Judha berujar, berdasarkan informaai terbaru, diketahui korban meninggal merupakal warga asal Riau.
"Perkembangan pada tanggal 27 Januari 2025, KBRI Kuala Lumpur telah mendapat informasi dari PDRM bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B, asal Provinsi Riau, dapat dipulangkan setelah selesai menjalani proses otopsi," kata Judha dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/1/2025).
Dia bilang, KBRI akan melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah, serta memfasilitasi pemulangan jenazah ke daerah asal.
Baca Juga: Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim Sepakat Tertibkan Masalah Tenaga Kerja
Sementara itu, berdasarkan laporan dari pihak KBRI, empat WNI yang menjadi korban luka telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Judha menyebut mereka dalam kondisi stabil.
"KBRI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada hari Rabu mendatang (29/1)," kata Judha.
Sebagai informasi, APMM melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor saat berpatroli. Insiden tersebut terjadi pada pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat,
Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Menanggapi insiden ini, KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan
nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan.
Baca Juga: Soal Penembakan WNI di Malaysia, Pemerintah Didesak Segera Bentuk Tim Investigasi
"Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau perkembangan kasus ini serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia," kata Judha.
