Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia yang sejalan dengan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara (two-state solution).
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin.
"Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution," ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Presiden Prabowo juga menyambut baik adanya gencatan senjata yang tengah berlangsung di wilayah konflik. Ia berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen.
"Itu pun yang kita selalu sampaikan. Kita terima dengan baik gencatan senjata yang sekarang. Tentunya kita berharap gencatan senjata ini akan bertahan," ujarnya.
Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri kedua negara.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai pada Rabu (15/1) melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.
Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari, pertukaran tawanan, penarikan pasukan Israel dari perbatasan Gaza, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa kesepakatan mulai berlaku pada Minggu (19/1) pukul 8.30 waktu setempat. Meski begitu, tahap kedua dan ketiga kesepakatan ini masih dalam proses pembahasan.
Sekjen Hizbullah Naim Qassem menyambut kesepakatan tersebut, memuji ketangguhan Hamas, dan menyatakan perselisihan di Israel semakin mendalam pasca-gencatan senjata.
Ia juga meminta militer Lebanon melawan pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh Israel. Para penjamin kesepakatan telah sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo, Mesir. (Antara)
