Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), meminta agar informasi mengenai penanganan insiden penembakan WNI di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, disampaikan secara transparan oleh pihak berwenang Malaysia.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi ke Malaysia, menyatakan bahwa akses kepada para korban, yang saat ini berada di bawah pengawasan Malaysia—dijadwalkan baru akan diberikan pada hari Rabu. Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan.
Karding juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas insiden tersebut, yang mengakibatkan satu WNI tewas dan empat lainnya terluka.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran, P2MI telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI dan otoritas terkait di Malaysia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi kejadian.
Baca Juga: BRI Permudah PMI Kelola Keuangan dari Persiapan hingga Pensiun
P2MI telah mengambil langkah cepat, termasuk memberikan dukungan kepada korban yang dirawat di rumah sakit dan mengurus pemakaman korban. Kementerian juga sedang membentuk tim advokasi untuk mendampingi proses hukum di Malaysia.
Dalam menangani keluarga korban, Karding memastikan pihaknya berupaya memberikan informasi dan dukungan yang jelas.
Dalam insiden penembakan yang terjadi pada 24 Januari, seorang WNI diduga tewas setelah ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat mencoba keluar dari Malaysia secara ilegal. Penembakan tersebut diduga terjadi karena korban melakukan perlawanan saat dihentikan oleh APMM. Identitas para korban kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengutuk keras tindakan kekerasan berlebihan oleh otoritas Malaysia dan mendesak agar pemerintah Malaysia menyelidiki penggunaan senjata api yang menyebabkan kehilangan nyawa dan cedera pada beberapa WNI.
