Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terkait kasus tewasnya satu WNI di Malaysia. WNI yang merupakan pekerja migran itu sebelumnya tewas ditembak otoritas maritim setempat.
"Kami akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Senin (27/1/2025).
Ia mengatakan, pihaknya bakal mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan.
"Pada tahap saat ini, kami meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut," katanya.
Di sisi lain, Dasco juga mendesak Kementerian P2MI untuk membentuk tim investigasi.
"1. Membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan. 2. Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. 3. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya," ujarnya.
Terakhir ia juga meminta DPR RI lewat Komisi terkait membentuk tim juga untuk melakukan pemantauan penyelesaian kasus tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara mengenai insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Peristiwa penembakan yang merenggut nyawa WNI diungkapkan oleh Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha.
Ia mengatakan Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur telah memonitor informasi mengenai insiden penembakan terhadap WNI di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
"Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal," tulis Judha dalam keterangannya dikutip Suara.com, Minggu (26/1/2025).
