Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan E-KTP, Paulus Tannos berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) saat melakukan dugaan rasuah tersebut.
"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan, dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun mesti mempelajari juga karena proses pindah warga negara itu 'kan harus ada pelepasan terlebih dahulu," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Yusril menjelaskan bahwa ekstradisi diajukan pemerintah Indonesia hanya menyangkut warga negaranya yang melakukan kejahatan.
Paulus Tannos yang telah tertangkap di Singapura itu masih berstatus WNI, setidaknya saat yang bersangkutan melakukan kejahatan sehingga ekstradisi tetap dapat diupayakan.
"Jadi, mengenai soal warga negaranya, kami melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan WNI, kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," kata Menko.
Pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos. Dalam hal ini, Kementerian Hukum bersama sejumlah kementerian lembaga lain tengah berkoordinasi dengan Singapura agar buronan itu dapat diserahkan ke Indonesia.
Lebih lanjut Menko Yusril memperkirakan proses ekstradisi Paulus Tannos tidak akan berlangsung lama, mengingat Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang baik.
Dalam banyak kasus, kata dia, sebenarnya kedua pemerintah cukup kooperatif, bahkan ada beberapa kasus malah tidak melalui proses ekstradisi, tetapi melalui police to police, melalui mutual legal assistance antara Indonesia dan Singapura.
"Akan tetapi, sekali ini memang Pemerintah mencoba untuk melakukan upaya untuk meminta ekstradisi kepada pemerintah Singapura," katanya.
Baca Juga: Ngotot Sebut Pagar Laut Dulunya Empang, Begini Adu Argumen Kades Kohod Vs Menteri ATR Nusron Wahid
Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisi.
