Infografis
Suara.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pentingnya penerapan pajak karbon yang terstruktur dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis karbon di Indonesia.
Eddy menyebut bahwa Indonesia sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal pajak karbon.
"Pajak karbon tidak bisa hanya seadanya saja, untuk sekedar memenuhi persyaratan adanya pajak karbon. Tetapi harus memiliki nilai, di mana para pelaku usaha yang mengeluarkan emisi harus membeli karbon kredit ketimbang hanya membayar pajak karbon," jelas Eddy dalam konferensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI), Kamis (23/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Singapura bersiap menerapkan pajak karbon sebesar 40 Dolar AS per ton emisi. Sementara, Indonesia belum menunjukkan langkah konkret.
Baca Juga: Indonesia Bidik Perdagangan Karbon untuk Pertumbuhan Ekonomi Hijau
"Penundaan ini jangan terlalu lama, negara-negara tetangga sudah mulai bergerak. Pajak karbon ini peluang ekonomi yang juga jadi persyaratan untuk menggerakkan ekonomi karbon ke depannya," katanya.
Selain itu, Eddy menekankan bahwa pajak karbon juga dapat menjadi daya tarik bagi investor luar negeri, khususnya untuk mendanai transisi energi.
"Untuk mencapai net zero emissions pada 2060, kita butuh dana investasi 20 miliar Dolar AS per tahun selama 35 tahun. Salah satu insentif yang harus kita berikan adalah tarif yang atraktif untuk para investor,” paparnya.
Ia juga mendorong adanya pengalihan subsidi energi fosil seperti batu bara dan BBM untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menurunkan emisi karbon sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon secara optimal.
Baca Juga: Eddy Soeparno: Perdagangan Karbon Pilar Ekonomi untuk Pertumbuhan 8 Persen
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
