Infografis
Suara.com - Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih tegas jika dibandingkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu contohnya, Ikrar menyebut bahwa Prabowo telah bertindak tegas dalam menghancurkan pagar laut misterius di Tangerang yang belakangan ini jadi perbincangan.
Ikrar menyebut bahwa kebijakan-kebijakan Prabowo yang sudah mulai tercium ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi.
Ikrar berharap jika semua yang sedang dilakukan oleh Prabowo kali ini bukanlah semata-mata hanya untuk pencitraan saja.
Baca Juga: Ramai Tren Tulisan vs Orangnya, Puisi Prabowo Mendaki Semeru Karya Fufufafa Viral: Masterpiece!
“Pak Prabowo mudah-mudahan anda bukanlah sedang melakukan suatu proses politik pencitraan,” sebut Ikrar, dikutip dari youtubenya, Kamis (23/1/25).
“Seperti anda ingin menjadikan Indonesia tidak tergantung bahan bakar minyak dari negara lain mudah-mudahan tahun ini segera tercapai. Jangan seperti waktu jaman Jokowi, “kita akan habisi mafia migas, mafia minyak,” ternyata masih terus jalan,” sambungnya.
Ikrar juga berharap swasembada pangan bisa dicapai di akhir 2025. Tak hanya itu, harapan besar kepada pemerintah yang menjadi catatan penting adalah tidak menganak emaskan para pengusaha kaya.
“Swasembada pangan juga semoga tetap berjalan. Tidak ada impor jagung, tidak ada impor beras, dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa menangani masalah sawah-sawah yang kemungkinan terjadi banjir, mudah-mudahan pemerintah juga tidak menganak emaskan para pengusaha kaya dengan diberikan kemudahan oleh negara,” urainya.
“Jangan sampai rakyat itu melihat yang kaya dimudahkan, yang kecil itu disulitkan. Ini yang buat saya sangat penting dan harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Baca Juga: Kekayaan Rp15 Miliar Mayor Teddy Dinilai di Luar Nalar, Memang Berapa Gaji Pokoknya?
Ikrar menyebut bahwa Prabowo harus belajar dari kasus yang sudah dialami oleh Jokowi. Ikrar mengaku tidak ingin Presiden Republik Indonesia masuk Kembali dalam catatan OCCRP.
“Belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kasus dengan Jokowi. Karena kalau ini terjadi, saya tidak mau melihat Presiden Republik Indonesia masuk lagi dalam catatan OCCRP sebagai seorang penguasa yang korup di dunia,” ungkapnya.
“Kalau ini terjadi akan sangat buruk bagi citra Indonesia di dunia Internasional,” tandasnya.
Kontributor : Kanita
