Infografis
Suara.com - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/1/2025). Saat tiba di Merah-Putih KPK, Nasaruddin Umar tampak didampingi oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakilnya Dahnil Anzar serta Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.
Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kehadiran Nasaruddin dan rombongannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk membahas pengelolaan haji.
“Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji. Khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi," kata Budi kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).
Pernyataan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta KPK mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji(BPH) dalam penyelenggaraan haji.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji 2025, Sufmi Dasco Ahmad sekaligus Wakil Ketua DPR saat rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggara badah Haji Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/1/2025).
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik," katanya.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk dilakukan karena adanya beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.
Salah satu yang menjadi catatan, yakni ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI.
Baca Juga: Skandal HGB Pagar Laut, Boyamin MAKI Laporkan 2 Eks Menteri ke KPK: Yang Pasti Bukan Nusron Wahid
“Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang termanipulasi agar yang berhak berangkat itu bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” kata Dasco.
