Infografis
Akhirnya, daftar dan jumlah PSN bertambah di akhir periode Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada awal 2024 sebanyak 14 PSN. PSN itu diklaim akan dibiayai oleh swasta, seperti di Bumi Serpong Damai (BSI) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
LHKP PP Muhammadiyah beserta lembaga lainnya seperti WALHI, Komnas HAM, dan lainnya akan terus berkomitmen untuk mengedepankan hak-hak masyarakat terkait perampasan tanah dan faktor sosial seperti hilangnya identitas masyarakat adat. (Moh Reynaldi Risahondua)
