Izin Kelola Tambang Dianggap Jadi Sogokan, Muhammadiyah: Alhamdulillah Kita Tetap Kritis
Dalam diskusi yang menghadirkan Pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia itu terjadi perdebatan sengit.
Tak hanya itu, ia menegaskan, hingga kekinian akan tetap melakukan diskusi dan evaluasi.
"Tetap kami lakukan untuk melihat bagaimana, bisakah Muhammadiyah di saat mengelola tambang tidak seperti tambang yang ada. Dalam tanda petik, nakal mungkin. Kenapa, karena kami juga percaya dan melihat bagaimana kalau tambang itu dikelola dengan baik dan benar," katanya
"Jadi yang selalu muncul ke permukaan selama ini adalah ganbaran-gambaran pengelolaan tambang yang tidak benar, kita sulit membedakan ini tambang rakyat atau tambang mengatasnamakan rakyat yang sebetulnya ilegal," sambungnya.
Sebelumnya dalam rapat, Anggota Baleg DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanyakan PBNU dan PP Muhammadiyah terkait apakah pemberian izin usaha tambang ke ormas keagamaan adalah bentuk sogokan dari pemerintah.
Baca Juga: Lama Tak Muncul di TV, Dwi Yan Ungkap Alasannya Banting Setir Jadi Pengusaha Tambang
Menurutnya, apakah ormas keagamaan itu dapat tetap kritis ke pemerintah setelah menerima kebijakan izin usaha tambang.
"Apakah ormas dan juga APNI ini setuju kalau dikatakan, bahwa kalau nanti UU ini jadi, ini adalah sogokan pemerintah kepada civil society, perguruan tinggi dan juga tadi berbagai elemen yang dimasukkan di sini? "Apakah setuju ini dianggap sebagai sogokan?" tanya Saleh.
Bukan tanpa sebab, pasalnya, ia mengaku melihat ada narasi beredar pemberian izin usaha tambang ini untuk membungkam ormas keagamaan dan perguruan tinggi mengkritik pemerintah.
