Infografis
Suara.com - Muhammadiyah menegaskan akan tetap bersikap kritis meski diberikan izin mengelola tambang oleh pemerintah.
Pernyataan itu ditegaskan Perwakilan Muhammadiyah Syahrial Suwandi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Baleg DPR membahas Revisi UU Minerba di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Syahrial menegaskan hal itu usai menjawab pertanyaan salah satu Anggota Baleg DPR RI.
"Menanggapi tadi pertama saya mulai dengan apakah itu sogokan dan menghilangkan rasa kritis Muhammadiyah. Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah tetap kritis. Dan insyaAllah akan berlanjut terus. Karena Muhammadiyah sadar ikut melahirkan republik Ini. Itu pertama," katanya.
Ia lantas menjelaskan, sejumlah pergulatan bagaimana Muhammadiyah akhirnya memutuskan bisa menerima izin mengelola tambang.
"Itu kami dari mulai diskusi internal menghadirkan para ahli, baik itu yang setuju maupun tidak setuju, sampai mengadakan, seperti muktamar."
Ia mengungkapkan dalam diskusi yang menghadirkan Pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia itu terjadi perdebatan sengit.
"Akhirnya dengan segala pertimbangan, Muhammadiyah menerima, dengan catatan yang kritis juga," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa Muhammadiyah juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tambang.
Baca Juga: Pembajakan Konstitusi dan Sesat Pikir Wakil Rakyat Izinkan Kampus Kelola Tambang
"Muhammadiyah mencoba melihat apa yang harus dilakukan. Baik itu pada tataran kebijakan maupun pada tataran teknis pada pelaksanaan nantinya kalau memang kita masukan pada operasional nanti," katanya.
