Said Didu Sebut Pagar Laut Jadi Skandal Besar Jokowi, Negara Berpotensi Dirampok Rp 900 Triliun!

Bangun Santoso Suara.Com
Rabu, 22 Januari 2025 | 13:43 WIB
Said Didu Sebut Pagar Laut Jadi Skandal Besar Jokowi, Negara Berpotensi Dirampok Rp 900 Triliun!
Said Didu saat menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Rabu (22/1/2025). (bidik layar video)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Eks Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010, Muhammad Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas terkait masalah pagar laut di beberapa wilayah.

Said Didu menilai keberadaan pagar laut yang dibangun di beberapa wilayah, berpotensi mengganggu kedaulatan negara serta bisnis yang besar.

"Kalau hitungan saya, tadi kita lihat bahwa ada plang penjualan PIK 2 terhadap pinggir laut, itu sekarang dijual Rp 60 juta per meter persegi," kata Said Didu dalam videonya di media sosial X.

Said menjelaskan, jika satu hektare lahan dari laut yang diambil di Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Banten. Maka, dapat dijual kembali per hektare mencapai angka Rp 600 miliar.

"Artinya jika satu hektare diambil, maka dia bisa menjual per hektare Rp 600 miliar. Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektare, kalau dikalikan sekitar 900 triliun," jelasnya.

Dari nilai rupiah yang telah dihitung, Said Didu mengatakan, bahwa pemagaran laut yang terjadi saat ini dinilai dapat menjadi suatu ladang bisnis untuk mencapai keuntungan yang sangat besar.

"Jadi ini bisnis yang sangat besar, dan saya harap Pak Prabowo mengambil langkah tegas atas perselingkuhan yang dilakukan berdasarkan PP 18 2021, yang ditandatangani oleh Joko Widodo," katanya.

Terakhir, Said Didu menilai persoalan pagar laut ini adalah bentuk perampokan negara atas pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Memang ada perampokan negara yang sedang terjadi, saya yakin tidak hanya di PIK 2. Maka, ini adalah skandal sangat besar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan PSN yang terkait perampasan wilayah yang menghilangkan kedaulatan negara," terangnya.

Baca Juga: Diperiksa Skandal Pagar Laut, Menteri ATR Bongkar 'Dosa-dosa' Pejabat Kantor Pertahanan Tangerang

Sebelumnya, Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Periode 2005-2010, Said Didu, ikut turun langsung. Dia bahkan membagikan video yang memperlihatkan TNI AL sudah menyiagakan Tank Amfibi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI