Infografis
"Tapi mereka lupa, Menteri Sofyan Jalil tahun 2022 menandatangani petunjuk teknis pelaksanaan," katanya.
"Apabila ada tanah-tanah yang hilang bentuknya untuk dipulihkan, itu hanya boleh dilakukan untuk masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan tidak boleh diubah menjadi hak milik apalagi dialihkan," sambungnya.
Terakhir, Said mengharapkan agar Presiden Prabowo dapat bertindak menyelesaikan permasalahan ini dengan menegakkan hukum yang adil.
"Saya pikir hari ini hanya simbol penegakan hukum, dan saya berharap agar Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum karena ini menyangkut kedaulatan negara dan bisnis yang besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sekitar 400 personel secara internal untuk melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang diagendakan pada Rabu (22/1).
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ratusan personel tersebut akan diturunkan secara bergiliran dalam melakukan pembongkaran pagar laut di perairan tersebut.
Dia menyampaikan bahwa dalam pembongkaran pagar laut tersebut, personel KKP akan berkolaborasi bersama TNI AL, Baharkam Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), pemda, dan unsur masyarakat lainnya.
Doni menjelaskan semua unsur yang tersebut akan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di Tangerang secara bertahap hingga selesai.
"Pembongkaran dilakukan secara bertahap hingga selesai, oleh semua unsur maritim tadi," ujar Doni.
Baca Juga: Manut Perintah Prabowo Bongkar Pagar Laut Tangerang, KSAL Sebut TNI AL Siap Bela Nelayan
Dia menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut tersebut akan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
