Infografis
Suara.com - Telisik HGB Pagar Laut Tangerang, Komisi IV DPR Panggil KKP Rabu Besok, Titiek Soeharto: Kamis Turun Lapangan
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi mengatakan komisinya menjadwalkan untuk memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka menindaklanjuti persoalan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1) besok.
"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok (Rabu). Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok (Rabu)," kata Titiek Soeharto, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurut dia, pihaknya juga akan mengecek kebenaran dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang itu.
"Itu kami akan cek lagi kebenarannya," ucapnya sebagaimana dilansir Antara.
Dia menyebut pihaknya bahkan akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau langsung pagar laut di perairan Tangerang pada Kamis (23/1).
"Kami sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan. Kami lihat sendiri apa yang terjadi di situ," tuturnya.
Dia juga tak menutup kemungkinan Komisi IV DPR akan membuat panitia khusus pagar laut untuk mengusut kasus pemasangan pagar laut yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan itu.
"Kami lihat perkembangannya nanti gimana ya (membuat Pansus)," ujarnya.
Baca Juga: Titiek Soeharto Akan Panggil Menteri Trenggono hingga Turun ke Lapangan Cek Pagar Laut Tangerang
Titiek pun mengaku heran terhadap munculnya pagar laut panjang di perairan Tangerang, sebab ditaksir menelan biaya yang tidak sedikit dan tidak mudah untuk memasangnya.
"Yang penting (kasus pagar laut di Tangerang) ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat siapa sih yang bikin? 30 kilometer lho itu sama dengan separuh Jagorawi, dan itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," katanya.
Untuk itu, dia mendesak pemerintah untuk segera mengusut dalang yang melakukan pemasangan pagar ilegal di perairan Tangerang tersebut.
"Kami dari Komisi IV mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa. Siapa yang bikin? Siapa yang suruh, siapa yang membiayai?" ucap dia.
