Infografis
Menteri yang memimpin kementerian dianggap lemah, kata dia, sebab sang menteri tidak mampu menggerakkan SDM-nya untuk mencapai target kerja 100 hari yang ditetapkan presiden.
"Persoalan tersebut tentu presiden yang tahu. Sebab, yang memberi target itu presiden langsung kepada setiap menteri," katanya.
Kemudian yang ke dua reshuffle bisa dilakukan, menurutnya, menteri tersebut justru menjadi beban bagi presiden. Ia menegaskan, kasus Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro masuk kualifikasi tersebut.
"Menteri Dikti yang di demo pegawainya tentu mencerminkan ketidakmampuannya memimpin. Akibatnya terjadi gejolak di lembaganya. Gejolak tersebut tentu dapat berimbas kepada presiden," ujarnya.
Lalu, kata dia, soal Utusan Khusus Presiden yang dianggap belum terlihat kinerjanya.
"Staf khusus yang kerjanya tak terdengar, tapi justru membuat persoalan aehingga menjadi beban bagi masyarakat," ungkapnya.
"Kasus Raffi Ahmad kiranya contoh staf khusus yang jadi presiden. Dilain pihak hingga saat ini tidak diketahui kinerjanya," imbuhnya.
