Infografis
AGRA menegaskan menjadi tidak tepat jika tahapan yang bakal dilakukan oleh Menteri ATR/BPN akan dimulai dari pengukuran garis pantai dengan dasar bahwa penerbitan sertifikat didasarkan pada temuan adanya dokumen yang telah terbit sejak tahun 1982.
"Kami bisa memastikan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang juga ilegal sebab meskipun, semisal benar bahwa terjadi pergeseran garis pantai akibat abrasi sebagaimana alasan yang kerap disampaikan beberapa pihak yang mendukung pembangunan PIK 2 tapi bisa dipastikan bahwa area yang saat ini diterbitkan SHGB dan SHM tersebut adalah tetap merupakan kawasan sempadan yang tidak boleh disertifikasi," kata Saiful.
AGRA menilai kehadiran PIK 2 di sepanjang pesisir Banten Utara dengan menyandang status PSN atas sebagian kawasanya adalah masalah utama yang telah menimbulkan kegaduhan selama ini.
"Sehingga status PSN atas sebagian kawasan PIK 2 harus segera dicabut dan semua operasional PIK 2 harus segera di hentikan," kata Saiful.
Bukan cuma menuntut pencabutan status PSN di PIK 2, AGRA juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluaai jajaran kabinet yang terlibat skandal.
"Bahwa Presiden Prabowo juga harus segera mengevaluasi seluruh jajaran kabinetnya yang terlibat dalam skandal PIK 2 tanpa terkecuali," kata Saiful.
