Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru

Senin, 20 Januari 2025 | 21:15 WIB
Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Bagaimana apabila pembatalan tersebut dilakukan atau lebih atau kurang dari 20 hari sebelum pemungutan suara. Kemudian kedua, bagaimana status surat suara yang telah tercetak. Kemudian ketiga apakah mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi mutatis mutandis dapat dipersamakan sebagai mencoblos sebagai kolom kosong yang tidak bergambar," tutur Salman.

"Keempat, apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang sudah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Dan terakhir, apakah dimungkinkan untuk termohon untuk memundurkan jadwal pemungutan suara, karena relatif pilihan-pilihan tersebut kami berpotensi mendapat keberatan dari berbagai pihak," lanjut dia.

Di sisi lain, Salman juga mengungkapkan proses pencetakan surat suara memerlukan waktu 3 bulan untuk sampai didistribusikan. dan memerlukan anggaran lebih untuk dilakukannya pencetakan ulang surat suara.

"Kemudian pilihan untuk mencetak surat suara, itu paling tidak kami membutuhkan sekitar 3 bulan sampai dengan surat suara terdistribusi ke tingkat TPS. Kemudian biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk percetakan surat suara," ungkap Salman.

Selain itu, dia lantas menjelaskan bahwa proses pencetakan itu akan berdampak pada jadwal pemungutan suara yang juga harus diundur.

"Kemudian biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk percetakan surat suara. Kemudian dari sisi yuridis termohon tidak memiliki landasan hukum untuk memundurkan jadwal pemungutan suara, kalau kita baca ketentuan undang-undang pilkada ada dua mekanisme untuk memundurkan jadwal. Ada pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," ucap Salman.

"Adapun terkait percetakan surat suara itu tidak menjadi instrumen atau alasan bagi termohon untuk memundurkan jadwal pemungutan suara," sambungnya.

Untuk itu, kata dia, KPU Banjar baru telah berkoordinasi dengan KPU RI dan memutuskan untuk tetap menggelar pemungutan suara dengan surat suara yang telah dicetak dengan ketentuan suara untuk pasangan Aditya-Said dinyatakan tidak sah.

"Pada tanggal 23 November turun SK 1774 yang pada pokoknya menyatakan suara pasangan calon yang sudah didiskualifikasi dinyatakan sebagai surat suara tidak sah," kata Salman.

Baca Juga: Viral Rekaman Suara Menteri Satryo Ngamuk Gegara Air di Rumah Dinas Kosong, Anak Buah: Ampun Pak!

Diketahui, pasangan Erna Lisa Halaby-Wartono yang menjadi pemenang mendapat kemenangan penuh 100 persen dengan raihan total 35.931 suara. Sedangkan lawannya, Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah tidak memperoleh suara sama sekali alias 0.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI