Infografis
Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat bicara tegas untuk meminta pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menjelaskan soal dalil adanya pemilih siluman di tempat pemungutan suara (TPS).
Hal itu terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Awalnya, Kuasa Hukum KPU Provinsi Sulsel, Hifdzil Alim membantah dalil berupa manipulasi daftar hadir pemilih.
“Termohon (KPU) tidak pernah melakukan manipulasi dalam bentuk apapun, baik data maupun proses pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sulsel 2024,” kata Hifdzil di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Saldi lantas mempertanyakan penjelasan KPU Provinsi Sulsel perihal dugaan membludaknya pemilih di TPS. Hifdzil kemudian menjelaskan bahwa kliennya sudah melakukan klarifikasi terhadap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
"Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan kepada KPPS di TPS Bodoa yang dimaksud tersebut TPS 13 itu memang banyak sekali para pemilih yang hadir secara bersamaan, karena waktu itu yang dipilih adalah ingin memilih pagi karena setelah memilih mereka langsung bekerja," ujar Hifdzil.
Menanggapi itu, Saldi sontak heran para pemilih menggunakan hak pilihnya pada pagi hari agar bisa pergi bekerja. Pasalnya, pemerintah memberlakukan hari libur nasional pada saat pencoblosan Pilkada 2024.
“Bekerja? Kan hari libur pak? Kan hari libur diliburkan saat pemungutan suara. Nggak, membludak itu, apakah melebihi dari jumlah DPT atau tidak?" cecar Saldi.
"Tidak yang Mulia," jawab Hifdzil.
Lebih lanjut, Saldi menegaskan bahwa KPU Provinsi Sulsel harus memberikan alasan yang rasional untuk membantah dalil yang disampaikan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulsel Nomor Urut 1 Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad.
Baca Juga: Andika-Hendi Cabut Gugatan di MK Bikin Kubu Luthfi-Yasin Lega, Mengapa?
Dia kembali bertanya kepada Hifdzil alasan ada banyaknya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir. Sebab, dia menilai banyaknya jumlah pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir merupakan suatu kejanggalan.
