Infografis
Suara.com - Korea Selatan saat ini menjadi perbincangan dunia, bukan mengenai prestasi, melainkan kasus hukum yang menjerat sang presiden gara-gara penerapat status darurat militer.
Tak hanya itu saja, Korea Selatan dalam waktu satu bulan 2024 akhir tahun mencetak rekor dunia, lantaran dipimpin oleh tiga presiden.
Saat ini Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, ditangkap pada Rabu (15/1) di kediaman resminya atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan memimpin pemberontakan terkait penerapan darurat militer pada 3 Desember 2024.
Penangkapan ini dilaksanakan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), menjadikannya presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat.
Baca Juga: Cek Fakta: Donald Trump Gagal Dilantik Jadi Presiden AS Gara-gara Ijazah
Yoon menyatakan kehadirannya di hadapan penyidik untuk mencegah kekacauan, meskipun ia menganggap penyelidikan ini ilegal.
Penahanan Yoon memperparah krisis politik di Korea Selatan yang telah mengalami tiga pergantian presiden dalam satu bulan terakhir.
Setelah parlemen memakzulkan Presiden Sementara Han Duck-soo, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Choi Sang-mok, mengambil alih jabatan sebagai Presiden Sementara pada 27 Desember 2024.
Han dimakzulkan karena menolak menunjuk tiga hakim Mahkamah Konstitusi dan jaksa khusus untuk menyelidiki Yoon dan istrinya.
Choi, presiden sementara ketiga dalam waktu sebulan, berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan memperkuat aliansi dengan AS untuk menghadapi ancaman Korea Utara.
Baca Juga: Yoon Suk Yeol Akhirnya Hadir di Pengadilan Terkait Penahanan dan Gagalnya Usaha Darurat Militer
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan nasib Yoon diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan, dan jika pemakzulan Yoon disahkan, pemilu presiden baru harus diadakan dalam dua bulan setelah keputusan diumumkan.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Choi Sang Mok menggantikan PM Han Duck Soo yang sebelumnya menjabat presiden sementara Korea Selatan.
Dikutip dari Antara, Han Duck soo dimakzulkan parlemen karena menolak menunjuk tiga hakim untuk Mahkamah Konstitusi.
Korea Selatan telah mengalami tiga kali pergantian kekuasaan presiden sejak 3 Desember, ketika Yoon sempat memberlakukan darurat militer selama beberapa jam sebelum parlemen membatalkan langkah tersebut.
"Pemimpin pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan stabilitas nasional," kata Choi setelah menjabat sebagai presiden sementara, seperti dilaporkan kantor berita Korsel, Yonhap
Choi juga telah berbicara dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Kim Myung-soo. Choi menekankan pentingnya aliansi kuat Korea Selatan dengan AS, yang memiliki sekitar 28.500 tentara di negara itu.
"Kesiapsiagaan harus tetap terjaga untuk mencegah Korea Utara mengambil langkah gegabah," ujar Choi kepada pihak militer.
Jika Choi berhasil menjaga hubungan baik dengan parlemen, yang didominasi oposisi, ia kemungkinan akan tetap menjabat sebagai presiden hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan mosi pemakzulan Yoon -- yang menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan.
Mahkamah Konstitusi, yang saat ini hanya memiliki enam dari kapasitas sembilan hakim, membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk mengeluarkan keputusan soal nasib Yoon.
Jika pengadilan menguatkan pemakzulan Yoon, yang dilakukan pada 14 Desember oleh parlemen, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu dua bulan setelah Mahkamah mengumumkan keputusan tersebut.
