"Kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat nelayan dan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis yang rentan menyebabkan pelanggaran," ujarnya.
Dia berharap pemerintah bisa lebih fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan nelayan agar pembangunan kelautan di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh pihak.