Infografis
Suara.com - Kantor Komunikasi Presiden atau PCO menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memotong anggaran yang sudah ada sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi saat berada di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (18/1/2025).
"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujarnya seperti dilansir Antara.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan saat ini lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga: CEK FAKTA: Menu Makan Siang Gratis Bikin Siswa Muntah
Fokus tersebut berganti dibanding periode sebelumnya. Sebelumnya pada masa Pemerintahan Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.
Kemudian pada saat ini, era Presiden Prabowo, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.
"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan," katanya.
"Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," ujarnya.
Diungkapkannya, saat ini anggaran yang porsinya diturunkan, yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca Juga: Dukung Usulan MGB Pakai Dana Zakat, Pasha Ungu Tetap Wanti-wanti Pemerintah, Apa Katanya?
Anggaran pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang normal karena pemerintah kekinian berfokus pada pembangunan dengan mengerahkan dan mengikutsertakan sektor swasta.
"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," katanya. (Antara)
