Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur membantah tudingan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
Hal itu disampaikan Kuasa Hukum KPU Provinsi Jawa Timur, Joshua Victor dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam pernyataannya, Joshua menyebut tidak benar terjadi penggunaan DPT hingga 100 persen untuk memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Giri, Desa Grogol TPS 07.
Menurut dia, saat itu, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan suara dalam mengelola data pemilih, bukan melakukan manipulasi.
“Yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam form model C Hasil KWK Gubernur yang semestinya jumlah pemilih dalam DPT ditulis berdasarkan form model A KAB.KOT Daftar Pemilih, tapi oleh KPPS ditulis berdasarkan form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK,” kata Joshua di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
“Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan perbaikan oleh KPPS pada saat itu juga di TPS 7 Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi,” tambah dia.
Sebelumnya, Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mendalilkan pelanggaran pada Pilkada 2024 berupa keterlibatan penyelenggara pilkada dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Risma-Gus Hans, Triwiyono Susilo dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
![Calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini dan Wakil Gubernur Jawa Timur Gus Hans saat debat Pilgub Jatim, Senin (18/11/2024). [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/19/63661-calon-gubernur-jawa-timur-tri-rismaharini-dan-wakil-gubernur-jawa-timur-gus-hans.jpg)
“Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU provinsi,” kata Triwiyono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
Baca Juga: CISDI Kritik Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran: Target Program Ini Belum Jelas!
Dia menyebut ada indikasi kuat terjadinya pengaturan hasil pilkada secara terencana yang menciderai integritas demokrasi.
