Infografis
Suara.com - Meski kini masih mesra karena sama-sama berada di tampuk kekuasan, Gibran Rakabuming Raka diprediksi bisa menjadi seteru Prabowo Subianto. Peluang Gibran untuk maju pada Pilpres 2029 mendatang dan menjadi rival Prabowo disebut-sebut makin terbuka setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas (presidential threshold) terkait pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Soal asumsi Gibran berpeluang menjadi rival Prabowo di Pilpres 2029 diungkapkan oleh pakar politik, Eep Saefulloh Fatah lewat siniar yang tayang di akun Youtube @KeepTalking, Kamis (16/1/2025) kemarin.
Eep awalnya membedah soal peluang Gibran maju di Pilpres 2029 jika putra mantan Presiden Jokowi itu diusung oleh PSI yang dikomandoi oleh sang adik, Kaesang Pangarep. Menurutnya, peluang itu jika PSI bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu.
"Gibran sekarang punya potensi jadi calon presiden dengan asumsi bahwa ia berkait dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh adik kandungnya (Kaesang), maka Gibran bisa melenggang dalam kontestasi pemilihan presiden 2029," bebernya.
Baca Juga: Pede Menang? Kubu PDIP Siap Bongkar Kesalahan KPK Jerat Hasto Tersangka di Sidang Praperadilan
"Tentu saja asumsi yang terakhir ini sangat mudah untuk bisa terwujud karena kita tahu PSI sudah dua kali ikut serta pemilu di Indonesia dan saja jauh lebih mudah untuk memenuhi syarat bagi partai yang pernah," sambungnya.
Lewat asumsinya itu, Eep turut menyinggung istilah kohabitasi dalam sistem semi predensial seperti yang diterapkan pemerintah Finlandia. Namun, menurutnya, kohabitasi dalam sejarah politik Indonesia terjadi di Pilpres 2004 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
"SBY JK adalah contoh model kohabitasi ala Indonesia. Dua orang dari partai yang berbeda, Demokrat dan Golkar harus bersama-sama memimpin Indonesia," bebernya.
"Tentu saja ketika wakil presiden tidak punya afiliasi partai seperti Profesor Doktor Budiono selepas kohabitasi seperti tadi tidak terjadi," sambung Eep.
Dalam siniar itu, Eep menyangkal anggapan jika tidak akan terjadi konflik antara Prabowo dan Gibran karena soal karier politik Gibran yang kini menjadi wakil presiden karena ada campur tangan ayahnya, Jokowi saat masih berkuasa.
"Sejarah Gibran masuk dalam ranah politik dengan menjadi Wali Kota Solo dan terlebih-lebih menjadi kandidat wakil presiden dan terpilih adalah sejarah ketergesa-gesaan, sejarah ketidaksabaran, sejarah penyelewengan kekuasaan," ungkapnya.
"Jika kemudian kita pakai dasar ini maka tidak ada cerita untuk menahan diri agar tidak memikirkan potensi konflik Prabowo dan Gibran. Tidak bisa kita katakan Gibran bersabar menunggu lima tahun lagi setelah 2029. Pendekatan itu atau cara berpikir itu tidak layak kita gunakan untuk kasus Gibran karena sejarah tadi," imbuhnya.
Terlebih menurutnya adanya putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bisa membuka lebar konflik yang akan dihadapi oleh Prabowo dan Gibran.
"Maka dengan demikian menurut saya sahih, absah kalau kita bicara tentang keputusan MK yang menghilangkan presidenial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebetulnya memfasilitasi potensi konflik Prabowo-Gibran yang sekarang masih terpendam," ujarnya.
"Gibran akan menjadi kandidat yang jadi kompetitor penting bagi Prabowo sebab berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain yang mungkin nanti akan ikut kontestasi, Prabowo dan Gibran punya panggung yang kurang lebih sama besarnya.
Lebih lanjut, Eep pun menyoroti gelagat Gibran dalam aksi bagi-bagi sembako hingga program makan bergizi gratis (MBG) setelah menjabat sebagai Wapres yang belakangan menuai sorotan publik. Menurutnya, kegiatan itu dianggap sebagai alat politik Gibran untuk bisa maju ke Pilpres 2029.
"Itulah yang kita saksikan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan pertama kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka, ia tidak sedang memerintah, dia sedang mencicil kampanye," ujarnya.
