Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta hubungan baik Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto jangan disalahartikan. Apalagi dianggap sebagai sinyal untuk membarter kasus hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto di KPK.
"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto," kata Said dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (16/1/2025).
Ia mengatakan, semua perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping.
"Ibu Mega memang memberi perhatian terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum," katanya.
"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto," sambungnya.
Ia menegaskan, bukan karakter dari Megawati untuk memperdagangkan hukum.
"Pernyataan Ibu Mega tersebut sebagai bentuk harapan kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional, agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum, agar arah politik hukum kita memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional. Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua," katanya.
"Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan kemungkinan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan terjadi pada Januari 2024 ini.
Menurutnya, pertemuan semakin cepat dilakukan akan semakin bagus.
