Infografis
Suara.com - Pengerjaan fisik tahap pertama Jalan Layang (Flyover) Sitinjau Lauik, jalur utama Padang-Solok, direncanakan mulai Maret 2025. Proyek ini dikebut demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi di jalur nasional yang terkenal ekstrem dan rawan kecelakaan itu.
"Paling cepat pengerjaannya akan dimulai setelah penandatanganan kontrak selesai, yaitu sekitar Maret 2025," ujar Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Koentjoro, Kamis (16/1/2025).
Flyover Sitinjau Lauik juga direncanakan untuk mulai dikerjakan lebih awal dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) sebelum Idul Fitri 2025.
Acara ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Jalan Layang Sitinjau Lauik menjadi solusi atas kondisi jalan nasional yang selama ini sering memakan korban jiwa akibat kecelakaan, seperti rem blong, serta ancaman longsor dari perbukitan di sepanjang jalur tersebut, terutama saat musim penghujan.
Selain itu, jalur ini merupakan penghubung utama antara Sumbar dan Provinsi Jambi yang sangat penting bagi distribusi logistik.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, pengerjaan proyek ini masih menunggu finalisasi kontrak yang sedang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.
"Paling lama kontrak selesai Februari, sehingga awal Maret pengerjaan bisa dimulai," jelas Andre.
Andre Rosiade menambahkan bahwa pembangunan Flyover Sitinjau Lauik akan memberikan dampak signifikan dalam memperlancar arus kebutuhan logistik dari dan ke Sumatera Barat. Selain itu, infrastruktur ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan di jalur nasional tersebut.
"Kami berharap proyek ini menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mendukung perekonomian Sumatera Barat," tegasnya.
PT Hutama Karya memastikan bahwa pengerjaan tahap pertama Flyover Sitinjau Lauik akan dimulai dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak terkait.
Proyek ini menjadi salah satu prioritas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak di wilayah Sumatera Barat (Sumbar). (antara)
