KPK Dinilai Dalam Kendali Jokowi Tetapkan Hasto Tersangka, TPDI Bongkar Alasannya
Petrus menilai, apa yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus Hasto merupakan sebuah pembusukan terhadap hukum acara pidana
“Namun sayangnya KPK tidak memiliki wewenang dan atau hak untuk mengajukan PK dalam putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini, semata-mata demi menjaga prinsip kepastian hukum dan HAM yang bersifat universal,” ujarnya.
Dikeluarkannya sprindik baru soal penetapan Hasto dan Dony Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus PAW Harun Masiku merupakan pembusukan terhadap hukum acara pidana.
“Langkah KPK mengeluarkan sprindik baru menetapkan HK dan Dony Tri Istiqomah sebagai tersangka suap dan merintangi penyidikan, jelas merupakan pembusukan terhadap hukum acara pidana, mengingkari prinsip kepastian hukum dan HAM atas sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah mengikat semua pihak,” tegas Petrus.
Dia menilai, penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai sebagai sikap arogansi lembaga penegak hukum. KPK, lanjut Petrus, seolah-olah berada di atas gading yang mampu menerobos apapun meski berada di luar kewenangannya,
Baca Juga: Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
“KPK tidak boleh merasa dirinya seolah-olah berada di atas menara gading, lantas bisa melakukan apa saja atau menerobos kondisi di mana ketiadaan wewenang KPK untuk mengajukan PK, dengan cara yang salah yaitu membuka kembali penyidikan baru atas peristiwa pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap,” terang dia.
“Dengan sprindik baru untuk HK, maka KPK dipastikan bersikap arogan bahkan melakukan kejahatan jabatan baru berupa merekayasa peristiwa pidana baru dengan sumpah palsu atau keterangan palsu dari saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya itu dijadikan dasar putusan hakim dalam persidangan,” tambahnya.
Petrus mengatakan, agar tidak kehilangan marwah sebagai lembaga antirasuah, KPK memiliki dua pilihan. Pertama dengan mengeluarkan SP3 dalam penanganan kasus Hasto, kemudian dengan menghadapi praperadilan yang telah dilayangkan Hasto.
“Maka pilihan KPK untuk tidak melanggar prinsip kepastian hukum hanyalah dengan cara hentikan penyidikan terhadap HK lewat SP3 atau menghadapi Praperadilan yang diajukan oleh HK dengan segala konsekuensi,” pungkasnya.
Baca Juga: KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
