Infografis
Suara.com - Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menjelaskan lagi soal usulannya agar zakat dari masyarakat digunakan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya, usulannya tersebut bukan bermaksud untuk mewajibkan semua masyarakat berpartisipasi tapi hanya bagi yang mampu saja.
"Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," kata Sultan kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).
Ia mengatakan, potensi zakat infaq dan sedekah di Indonesia mencapai 300an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infaq dan sedekah tersebut, kata dia, dikelola secara profesional seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan.
Ia lantas menceritakan ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah.
"Sehingga ada sahabat yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya, memberikan masukan kepada kami agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG ini," katanya.
"Artinya, sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, jika memang dimungkinkan pihaknya merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat infaq dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infaq dan sedekah.
"Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan tapi point besarnya adalah Program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul," katanya.
"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini," sambungnya.
Istana Sebut Tindakan Memalukan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto sebelumnya menegaskan bahwa zakat bukan diperuntukan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana zakat.
Putranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen mengenai anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
"Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejunlah Rp71 triliun itu," tutur Putranto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).
"Jadi enggak mengambil dana-dana itu," sambungnya.
Ia menegaskan kembali bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dibiayai oleh dana zakat.
"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata Putranto.
Kendati demikian, Putranto berujar dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat. Ia menegaskan. keputusan terkait program tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.
"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," ujarnya.
Sultan menyatakan kalau program MBG bisa manfaatkan dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban APBN.
