Infografis
Suara.com - Rencana Presiden Parabowo Subianto membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat dinilai melenceng jauh dari komitmen melanjutkan kebijakan pendidikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada periode sebelumnya, sekolah di Indonesia dirancang menjadi lembaga yang inklusif, dalam artian siapapun boleh masuk. Meski dalam pelaksanaannya, masih banyak masalah karena daya tampung yang kurang serta mutu belum merata.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik kalau masalah ketimpangan itu yang seharusnya diselesaikan oleh Presiden Prabowo saat ini.
Alih-alih meneruskan kinerja Jokowi, Prabowo dikritik justru makin melebarkan ketimpangan pendidikan dengan membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat.
Baca Juga: Tiba-tiba Sekolah Rakyat: Solusi atau Cuma Cari Simpatik
"Dengan adanya dua jenis sekolah ini, maka sekolah menjadi institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu," kata koordinator nasional JPPI Ubaid Matarji dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Rencana Prabowo dengan pembangunan dua konsep sekolah itu dinilai mirip kebijakan pendidikan di era kolonial, yang memisahkan sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat.
“Kita ini sudah merdeka, mengapa sistem kasta dan segragasi era kolonial, kita praktikkan dan tanamkan kembali di sekolah-sekolah, nggak bahaya?" katanya.
Dia mengingatkan adanya pasal 31 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerataan hak semua anak Indonesia. Namun dengan pembedaan dua jenis sekolah itu dinilai akan memicu diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi.
"Layanan pendidikan itu harusnya bersifat inklusif, jangan malah diskriminatif. Dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi," ucapnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat vs Sekolah Unggulan: Akankah Indonesia Kembali ke Era Kolonial?
Anak-anak dari keluarga miskin dikhawatirkan tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga kaya. Kondisi itu disebur akan mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima serta peluang masa depan yang berbeda bagi masing-masing kelompok.
"Dengan sistem yang saat ini berjalan, ada model sekolah dan model madrasah, ini saja banyak layanan Pendidikan yang dibeda-bedakan, baik untuk peserta didiknya maupun guru-gurunya. Apalagi ada model sekolah baru lagi, pasti menambah daftar masalah diskriminasi dalam pelayanan Pendidikan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, program sekolah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan DPR karena bisa menjadi solusi dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
"Itu bisa jadi solusi terutama, karena sekolah rakyat itu sasarannya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian kepada Suara.com, dihubungi Selasa (14/1/2025).
Namun, ia mengaku belum mendapat konsep utuh pelaksanaan program tersebut. Lantaran itu, parlemen butuh lebih banyak kajian terkait pembuatan sekolah rakyat tersebut untuk memastikan tingkat manfaatnya bagi masyarakat.
"Tentu dampaknya akan sangat bagus bagi dunia pendidikan kita. Artinya, semua anak bangsa, termasuk dari kelompok keluarga miskin ekstrem maupun miskin bisa mengenyam pendidikan," ujarnya.
Sekolah rakyat dalam penerapannya memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya beberapa waktu lalu.
