Infografis
Suara.com - Rencana Presiden Parabowo Subianto membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat dinilai melenceng jauh dari komitmen melanjutkan kebijakan pendidikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada periode sebelumnya, sekolah di Indonesia dirancang menjadi lembaga yang inklusif, dalam artian siapapun boleh masuk. Meski dalam pelaksanaannya, masih banyak masalah karena daya tampung yang kurang serta mutu belum merata.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik kalau masalah ketimpangan itu yang seharusnya diselesaikan oleh Presiden Prabowo saat ini.
Alih-alih meneruskan kinerja Jokowi, Prabowo dikritik justru makin melebarkan ketimpangan pendidikan dengan membangun sekolah unggulan dan sekolah rakyat.
"Dengan adanya dua jenis sekolah ini, maka sekolah menjadi institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial-ekonomi tertentu," kata koordinator nasional JPPI Ubaid Matarji dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Rencana Prabowo dengan pembangunan dua konsep sekolah itu dinilai mirip kebijakan pendidikan di era kolonial, yang memisahkan sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat.
“Kita ini sudah merdeka, mengapa sistem kasta dan segragasi era kolonial, kita praktikkan dan tanamkan kembali di sekolah-sekolah, nggak bahaya?" katanya.
Dia mengingatkan adanya pasal 31 UUD 1945 yang mengatur tentang pemerataan hak semua anak Indonesia. Namun dengan pembedaan dua jenis sekolah itu dinilai akan memicu diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi.
"Layanan pendidikan itu harusnya bersifat inklusif, jangan malah diskriminatif. Dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi," ucapnya.
Baca Juga: Tiba-tiba Sekolah Rakyat: Solusi atau Cuma Cari Simpatik
Anak-anak dari keluarga miskin dikhawatirkan tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga kaya. Kondisi itu disebur akan mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima serta peluang masa depan yang berbeda bagi masing-masing kelompok.
