Infografis
“Rusia tidak pernah dan tidak akan meninggalkan wilayah tersebut,” tegasnya. Tanpa secara langsung membahas status pangkalan militer Rusia di Suriah, Lavrov menekankan: “Kedutaan besar kami tidak pernah meninggalkan Damaskus, dan kami terus berkomunikasi dengan pihak berwenang.”
Ia juga menekankan kesediaan Rusia untuk memfasilitasi dialog inklusif yang melibatkan semua faksi nasional, politik, dan sektarian, serta pemangku kepentingan internasional yang relevan.
Lavrov menggarisbawahi bahwa diskusi baru-baru ini dengan Turki, negara-negara Teluk, dan pihak-pihak lain menunjukkan kesepakatan luas bahwa Rusia dan Iran harus terlibat dalam proses perdamaian Suriah jika ingin mencapai hasil yang berkelanjutan.
Sementara itu, Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Afrika, menegaskan kembali fokus Rusia pada perkembangan di Suriah, dengan menggambarkan hubungan dengan Damaskus sebagai “prioritas kebijakan luar negeri Rusia.”
Laporan pada hari Selasa menunjukkan bahwa Bogdanov mungkin akan segera memimpin delegasi Rusia ke Damaskus. Namun, sumber diplomatik Rusia memberi tahu Asharq Al-Awsat bahwa belum ada tanggal kunjungan yang dikonfirmasi. Kunjungan tersebut, yang kabarnya ditunda, akan menjadi kunjungan pertama pejabat senior Rusia ke Damaskus sejak jatuhnya rezim Assad pada bulan Desember.
Sementara itu, laporan media mengindikasikan bahwa Moskow menghadapi tantangan logistik dalam menarik peralatan militer dari Suriah, karena pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Suriah terhadap pergerakan kapal-kapal Rusia di perairan teritorial.
Menurut RT edisi bahasa Inggris, kapal Rusia Sparta 2, yang ditujukan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer, ditolak masuk ke Pelabuhan Tartus, tempat Rusia mempertahankan satu-satunya pangkalan angkatan lautnya di luar negeri.
