Infografis
Suara.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan kembali komitmen Rusia terhadap Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa Moskow "tidak pernah dan tidak akan menarik diri dari kawasan tersebut." Ia menekankan komunikasi yang berkelanjutan dengan pimpinan baru Suriah dan menyatakan kesiapan untuk mendukung proses politik di negara tersebut.
Berbicara dalam konferensi pers di Moskow pada hari Selasa, Lavrov mengaitkan memburuknya situasi Suriah dengan rezim sebelumnya, menyalahkan keengganannya untuk melaksanakan reformasi dan berbagi kekuasaan dengan oposisi.
"Penolakan rezim Suriah sebelumnya untuk membuat perubahan atau berbagi kekuasaan dengan oposisi adalah salah satu alasan utama keruntuhannya," katanya.
Lavrov mencatat bahwa selama dekade terakhir, sejak Presiden Bashar al-Assad meminta intervensi Rusia dalam perang Suriah dan peluncuran proses perdamaian Astana, Damaskus telah menunda kemajuan jalur politik.
Baca Juga: Daftar Hitam Kejahatan Perang Suriah: 4000 Nama Dibidik PBB
"Meskipun mendapat dukungan dari negara-negara Arab, otoritas Suriah menunjukkan keengganan untuk bergerak maju secara politik dan berusaha mempertahankan status quo," jelasnya.
Ia menyoroti seruan Rusia yang berulang-ulang agar pemerintah Suriah terlibat dengan Komite Konstitusi, yang dibentuk selama Kongres Dialog Nasional Suriah 2018 di Sochi, dan untuk secara aktif bekerja menyusun konstitusi baru.
Lavrov juga menunjuk pada tantangan ekonomi yang diperburuk oleh sanksi, yang telah menghambat ekonomi Suriah, dan kendali AS atas wilayah timur yang kaya minyak. Sumber daya dieksploitasi untuk memicu ambisi separatis di Suriah timur laut, katanya.
Selain itu, Menlu mengungkapkan rincian diskusi Moskow sebelumnya dengan kelompok Kurdi, menegaskan kembali posisi negaranya bahwa hak-hak Kurdi harus dijamin dalam kerangka konstitusional Suriah, Irak, Iran, dan Turki.
Ia berpendapat bahwa keengganan rezim Suriah sebelumnya untuk terlibat dalam dialog politik mengakibatkan reformasi yang terhenti yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, platform Moskow dan Kairo, dan kelompok oposisi yang berbasis di Istanbul. Kelambanan ini, katanya, menciptakan kekosongan yang akhirnya menyebabkan keruntuhan.
Baca Juga: Daftar Anggota BRICS Terbaru: Indonesia, Iran, dan Arab Saudi Resmi Bergabung
Lebih jauh, ia menepis klaim bahwa penarikan negaranya dari Suriah akan menandakan kepergiannya dari Timur Tengah.
“Rusia tidak pernah dan tidak akan meninggalkan wilayah tersebut,” tegasnya. Tanpa secara langsung membahas status pangkalan militer Rusia di Suriah, Lavrov menekankan: “Kedutaan besar kami tidak pernah meninggalkan Damaskus, dan kami terus berkomunikasi dengan pihak berwenang.”
Ia juga menekankan kesediaan Rusia untuk memfasilitasi dialog inklusif yang melibatkan semua faksi nasional, politik, dan sektarian, serta pemangku kepentingan internasional yang relevan.
Lavrov menggarisbawahi bahwa diskusi baru-baru ini dengan Turki, negara-negara Teluk, dan pihak-pihak lain menunjukkan kesepakatan luas bahwa Rusia dan Iran harus terlibat dalam proses perdamaian Suriah jika ingin mencapai hasil yang berkelanjutan.
Sementara itu, Mikhail Bogdanov, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Afrika, menegaskan kembali fokus Rusia pada perkembangan di Suriah, dengan menggambarkan hubungan dengan Damaskus sebagai “prioritas kebijakan luar negeri Rusia.”
Laporan pada hari Selasa menunjukkan bahwa Bogdanov mungkin akan segera memimpin delegasi Rusia ke Damaskus. Namun, sumber diplomatik Rusia memberi tahu Asharq Al-Awsat bahwa belum ada tanggal kunjungan yang dikonfirmasi. Kunjungan tersebut, yang kabarnya ditunda, akan menjadi kunjungan pertama pejabat senior Rusia ke Damaskus sejak jatuhnya rezim Assad pada bulan Desember.
Sementara itu, laporan media mengindikasikan bahwa Moskow menghadapi tantangan logistik dalam menarik peralatan militer dari Suriah, karena pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas Suriah terhadap pergerakan kapal-kapal Rusia di perairan teritorial.
Menurut RT edisi bahasa Inggris, kapal Rusia Sparta 2, yang ditujukan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer, ditolak masuk ke Pelabuhan Tartus, tempat Rusia mempertahankan satu-satunya pangkalan angkatan lautnya di luar negeri.
