Disuruh Berkelahi Dulu di Monas, Hakim MK Heran Cabup Kalah Ngotot jadi Pihak Terkait: Buat Apa?

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:15 WIB
Disuruh Berkelahi Dulu di Monas, Hakim MK Heran Cabup Kalah Ngotot jadi Pihak Terkait: Buat Apa?
Guyon Disuruh Berkelahi di Monas, Hakim MK Heran Cabup Kalah Ngotot jadi Pihak Terkait: Buat Apa? [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat merasa heran dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Intan Jaya Nomor Urut 3, Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa karena mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilkada Intan Jaya. Padahal Apolos-Tetairus merupakan pasangan yang kalah pada Pilkada Intan Jaya sementara pihak terkait seharusnya merupakan pasangan pemenang.

Hal itu terjadi dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Awalnya, Arief menyebut satu per satu dari mulai pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Namun, saat memanggil pihak terkait perkara 301/PHPU.BUP-XXIII/2025, terdapat dua pihak yang mengaku sebagai pihak terkait.

"301?" kata Arief di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Baca Juga: Pengakuan soal Mobil RI 36 Bikin Dongkol, Mahfud MD Sebut Raffi Ahmad Pejabat Tak Jujur: Negara Kok jadi Kampungan

"Hadir Yang Mulia," jawab kuasa hukum Apolos-Tetairus.

"Yang di sana siapa?" tanya Arief.

"301 Yang Mulia," jawab kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Aner Maisini-Elias Igapa.

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

Arief lantas berkelakar jika kedua pihak terkait untuk berkelahi dulu untuk menentukan siapa yang dapat menjadi pihak terkait. Sebab, dia menegaskan seharusnya hanya ada satu pasangan calon yang menjadi pihak terkait.

"Sama-sama 301? Mana ini yang bener? Atau diselesaikan berkelahi dulu di Monas sana ha-ha. Gimana? Siapa ini (pihak terkait)?" ujar Arief.

Baca Juga: Dukung Prabowo Agar Harvey Moeis Divonis 50 Tahun, Mahfud MD: Masa Negara Didikte Cecunguk-cecunguk? Terluka Saya!

"Untuk perkara 301 itu Kabupaten Intan Jaya, prinsipalnya atas nama Aner Maisini-Elias Igapa dan dua Apolos Bagau, iya? Jadi ini ada pihak terkait 2 ya?" tambah dia.

Arief lalu mempertanyakan posisi Apolos dalam perkara ini lantaran dia juga terdaftar sebagai pemohon.

"Apolos itu juga sebagai pihak pemohon di perkara 310?" ucap Arief.

"Betul Yang Mulia," sahut kuasa hukum pemohon Apolos-Tetairus.

"Untuk perkara 301 Apolos juga sebagai pihak terkait? Jadi duduknya di mana itu? Bisa duduknya di luar kalau gitu, ha-ha, gak jelas itu," lanjut Arief berguyon. 

Arief mempertanyakan alasan Apolos mengajukan diri sebagai pihak terkait karena Apolos merupakan pihak kalah, tetapi mengajukan sebagai pihak terkait.

"Jadi begini, siapa yang disebut sebagai pihak terkait? Pihak terkait adalah yang menang dalam kontestasi pilkada. Nah sekarang Pak Apolos itu sebagai pemenang atau sebagai yang kalah?" tanya Arief.

"Sebagai pihak yang kalah, Yang Mulia," timpal kuasa hukum pihak terkait Apolos-Tetairus.

Hakim MK, Arief Hidayat dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024. (Suara.com/Rakha)
Hakim MK, Arief Hidayat dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024. (Suara.com/Rakha)

"Kalau kalah biasanya jadi pemohon. Kok jadi pihak terkait dalam perkara 301, untuk apa?" tambah Arief.

Kuasa hukum pemohon Apolos-Tetairus menjelaskan bahwa kliennya memiliki dua kuasa hukum yang mendaftar sebagai pemohon dan pihak terkait. 

Dia juga menyebut Apolos-Tetairus mengajukan sebagai pihak terkait karena suara Apolos-Tetairus dan Bernadus-Melianus disebut beririsan.

"Kami kebetulan dari pemohon 310 juga kuasa dari Pak Apolos, izin menjelaskan Yang Mulia, perkara 301 dari kami selaku pihak terkait sudah mendapatkan ketetapan Yang Mulia, di mana dalil dalam perkara 301 itu ada juga sedikit menyinggung tentang suara yang dialihkan ke paslon 03 Yang Mulia sehingga kami punya kepentingan sebagai pihak terkait di perkara 301 dan itu sudah ada ketetapannya Yang Mulia," tutur kuasa hukum pemohon Apolos-Tetairus.

Arief lantas menjelaskan bahwa dalam peraturan MK, seharusnya pihak terkait ialah pasangan calon yang meraih suara terbanyak dalam pilkada.

"Tapi di dalam PMK itu pihak terkait itu biasanya yang menang dalam pilkada itu aturan dalam PMK-nya begitu. Jadi kalau begini, jadi pihak terkait punya legal standing jadi masalah kan. PMK jelas mengatakan bahwa yang namanya pihak terkait adalah pihak pemenang yang suaranya paling tinggi di kontestasi itu untuk mempertahankan hak kemenangannya, maka dia bisa menjadi pihak terkait. Yang dimohon itu adalah termohon itu KPU," tutur Arief.

"Jadi itu mempertahankan kekalahannya sebagai pihak terkait kalau gitu, dia mempertahankan kayak apapun gak mungkin jadi pemenang kan, karena bukan pemenang. Tapi ya sama-sama putusannya apa pun sudah jelas kok. Ya kan, ya sudah," tandas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI