Infografis
Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyatakan dukungannya pada rencana pembuatan sekolah rakyat di Jakarta. Menurutnya program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendorong pemerataan pendidikan bagi kalangan tidak mampu.
"Dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, mereka yang kurang beruntung dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan guna mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Justin kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Justin mengutip data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut dari 275,36 juta jiwa rakyat Indonesia, hanya 6,41 persen yang mengenyam pendudukan tinggi.
Rinciannya, D1 dan D2 0,41 persen, D3 sejumlah 1,28 persen, S1 sejumlah 4,39 persen, S2 sejumlah 0,31 persen, dan hanya 0,02 persen penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3.
"Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pendidikan masyarakat kami sangat menghawatirkan, dan kehadiran sekolah rakyat Pak Prabowo diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai Jakarta punya banyak lahan kosong yang bisa dipakai untuk menjalankan program ini.
Lahan kosong yang dimaksud Justin yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia membeberkan berdasarkan tahun 2023, terdapat 3.100 bidang tanah berada di bawah BUMD DKI dan 1.000 bidang tanah dinaungi Dinas DKI.
Menurutnya, ketimbang didiamkan, lebih baik aset itu dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat. Pemprov bisa dengan mudah mengatur penggunaan aset lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
"Lahan-lahan tidur itu (Pemprov) bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat tanpa pemerintah membeli tanah baru," ucap Justin.
"Badan aset daerah hanya perlu membuka data asetnya, tinggal kementerian memilih saja mana yang sesuai," imbuhnya.
Mulai Program Sekolah Rakyat di Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
![Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai mendatangi kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/14/87019-calon-menteri-kabinet-prabowo-saifullah-yusuf-atau-gus-ipul.jpg)
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
"Nanti kami lihat ya prioritasnya, kita lihat. Tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat, dari golongan miskin ekstrem," imbuhnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan kalau pemerintah saat ini sudah mulai membentuk tim khusus untuk menjalankan Sekolah Rakyat. Kemensos juga sudah mulai mendengarkan secara informal dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas tepat.
Beberapa usulan yang sudah diterima terkait jenjang pendidikan yang disarankan dimulai sejak SD hingga SMA.
"Ada beberapa usulan, ada yang mulai dari SD atau yang mulai dari SMP atau yang SMA. Ini masih dalam diskusi gitu ya. Kedua ya tentu (muridnya) tidak banyak ya, antara satu angkatan itu misalnya 50 sampai 100 gitu," ucap Gus Ipul.
