Program Sekolah Rakyat Prabowo Dimulai di Jakarta, DPRD DKI Dukung: Bisa Manfaatkan Lahan Tidur Pemprov

Rabu, 15 Januari 2025 | 11:55 WIB
Program Sekolah Rakyat Prabowo Dimulai di Jakarta, DPRD DKI Dukung: Bisa Manfaatkan Lahan Tidur Pemprov
Ilustrasi-- Program Sekolah Rakyat Prabowo Dimulai di Jakarta, DPRD DKI Dukung: Bisa Manfaatkan Lahan Tidur Pemprov. [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyatakan dukungannya pada rencana pembuatan sekolah rakyat di Jakarta. Menurutnya program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendorong pemerataan pendidikan bagi kalangan tidak mampu.

"Dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, mereka yang kurang beruntung dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan guna mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Justin kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).

Justin mengutip data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut dari 275,36 juta jiwa rakyat Indonesia, hanya 6,41 persen yang mengenyam pendudukan tinggi.

Rinciannya, D1 dan D2 0,41 persen, D3 sejumlah 1,28 persen, S1 sejumlah 4,39 persen, S2 sejumlah 0,31 persen, dan hanya 0,02 persen penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3. 

"Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pendidikan masyarakat kami sangat menghawatirkan, dan kehadiran sekolah rakyat Pak Prabowo diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat," ungkapnya.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian. (YouTube/Mata Najwa)
Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian. (YouTube/Mata Najwa)

Ia menilai Jakarta punya banyak lahan kosong yang bisa dipakai untuk menjalankan program ini.

Lahan kosong yang dimaksud Justin yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia membeberkan berdasarkan tahun 2023, terdapat 3.100 bidang tanah berada di bawah BUMD DKI dan 1.000 bidang tanah dinaungi Dinas DKI. 

Menurutnya, ketimbang didiamkan, lebih baik aset itu dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat. Pemprov bisa dengan mudah mengatur penggunaan aset lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

"Lahan-lahan tidur itu (Pemprov) bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat tanpa pemerintah membeli tanah baru," ucap Justin.

Baca Juga: Bongkar Aib Rudi Valinka, Fedi Nuril ke Menkomdigi: Tolong Tanya Stafsus Anda Apa Pernah Bawa-bawa Emak saat Debat?

"Badan aset daerah hanya perlu membuka data asetnya, tinggal kementerian memilih saja mana yang sesuai," imbuhnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI