Suara.com - Kemunculan pagar laut di sekitar Pulau C reklamasi Jakarta Utara membuat geger publik. Hal serupa belum lama ini juga muncul di perairan Tangerang, Banten.
Temuan ini disampaikan oleh Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja. Ia mengatakan, temuan pagar laut yang terpasang di Pulau C reklamasi pantai utara Jakarta, di tengah ramainya polemik pagar laut sepanjang 31 kilometer di laut Banten.
"Di seberang Pulau C juga ada pagar laut. Kita tahu kan siapa developer Pulau C? @DKIJakarta sudah tahu belum? Atau pura-pura gak tahu juga? Apa sebentar lagi ada kesatuan nelayan halu ngaku-ngaku pasang ini?" kata Elisa dalam akun X miliknga, @elisa_jkt.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengaku kawasan sekitar Pulau C itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Pertanian (KKP).
Baca Juga: Pagar Laut Dekat PSN PIK2 Disegel Karena Perintah Prabowo: Negara Tidak Boleh Kalah!
Ia juga telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan ini.
"Terkait Pagar Bambu di Pulau C, saat ini kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait apakah sudah memiliki perizinan yang sah atau belum. Hal ini karena saat ini perizinan pemanfaatan ruang laut, masih menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Suharini kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).
Saat ini, pihaknya juga sedang menelusuri informasi terkait kepemilikan pagar bambu di perairan Pulau C tersebut. Ia menyatakan, segala jenis pemanfaatan ruang laut termasuk pemasangan pagar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan wajib memiliki perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan berusaha terkait.
"Laut merupakan common property dan bersifat open access. Sehingga, jika ternyata belum ada perizinan yang sah, maka perlu ada tindakan lebih lanjut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan," pungkas Suharini.
Baca Juga: KKP Murka Ada Pagar Laut 30 Km di Dekat PSN PIK2: Rezim Untuk Menguasai Perairan Muncul