Infografis
Suara.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Senin (6/1/2025), hingga saat ini belum cukup merata di seluruh sekolah. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan dampak ekonomi bagi pedagang kecil.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dampak sosial program MBG yang dinilai belum matang dalam implementasinya.
Adanya potensi ketimpangan distribusi dan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil menjadi kritisi bagi program MBG.
Dampak tak langsung dari program ini terhadap pedagang kecil, khususnya kantin sekolah dan pedagang kaki lima, menjadi kekhawatiran yang belum cukup ditinjau oleh pemangku kebijakan.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Belum Merata, Pemerintah Akui Masih Cari Formula Tepat
Rocky menilai jika MBG tidak dikelola secara matang, akan terjadi trade-off yang merugikan kelompok lain.
“Kalau ada MBG, maka warung-warung di sekitarnya tutup, nggak ada pelanggan. Impact pada pedagang di sekitar sekolah segera harus diantisipasi, harus dimitigasi,” jelasnya seperti yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).
Dampak ini dirasakan oleh banyak pedagang kecil yang kini kehilangan pelanggan utama mereka, yakni siswa sekolah.
Bahkan, Rocky mengkritisi ketidakmerataan penerima manfaat.
“Banyak sekolah, khususnya madrasah, belum mendapatkan program ini. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya.
Baca Juga: Siswa SMA Tertawa Review Menu Makan Bergizi Gratis sampai Joget Oke Gas: Ada Buncis, Kornet..
Hal ini semakin diperparah dengan kritik dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid dan siswa sendiri, terkait standar pelayanan dan kualitas makanan yang disediakan.
Menurut Rocky, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap kritik semacam ini agar dapat melakukan evaluasi yang komprehensif.
“Yang dipentingkan dalam evaluasi adalah keterbukaan secara maksimal. Beri kesempatan pada siswa dan orang tua murid untuk bicara sendiri,” tegas Rocky.
Ia juga menyebutkan bahwa kritik dari pedagang kecil perlu diperhatikan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan ini di masa depan.
Pentingnya audit eksternal untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, dan dampaknya terhadap masyarakat harus disegerakan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus mengatakan kepada publik, silakan kritik kami sehabis-habisnya, supaya ada perbaikan,” tutup Rocky.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
