Infografis
Suara.com - Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morotai Nomor Urut 2, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, mendalilkan dugaan pemalsuan KTP dalam pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 4 Rusli Sibua pada Pilkada Morotai.
Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Syamsuddin-Judi, Mustakim dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Mustakim menjelaskan pihaknya menduga pemalsuan KTP dilakukan Rusli Sibua lantaran masih berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Berdasarkan fakta yang diperoleh, calon Bupati Paslon nomor 3 atas nama Rusli Sibua masih berstatus sebagai ASN aktif,” kata Mustakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga: Putusan MK: SPA Layanan Kesehatan Tradisional, Bukan Hiburan!
Dia menegaskan hal itu dibuktikan melalui data yang diakses melalui laman siasn-bkn.go.id. Dia juga menyampaikan bukti yang dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
"Bahwa untuk mengakali ketidakterpenuhan syarat pengunduran diri sebagai ASN, calon Bupati paslon 3 terindikasi memalsukan dokumen dengan cara membuat KTP baru tertanggal 19 Agustus 2024 dengan pekerjaan wiraswasta," ujar Mustakim.
Selain itu, lanjut dia, juga terdapat berita acara pembatalan dokumen kependudukan. Hal itu disebut telah menguatkan dugaan pemalsuan identitas tersebut.
“Faktanya, sejak penetapan peserta Pemilukada Pulau Morotai, Calon Bupati Paslon 3, Rusli Sibua, tidak pernah atau belum mendapatkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari instansi terkait,” tutur Musatakim.
“Atau juga tidak memiliki tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri,” tambah dia
Mustakim menjelaskan kliennya juga mempersoalkan status Rusli Sibua yang masih memiliki tanggungan utang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tbl juncto Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pdt/2014.
"Rusli Sibua dikenakan sanksi pembayaran ganti rugi kerugian sebesar Rp 92.529.141.027," ucap Mustakim.
Untuk itu, Mustakim mengatakan pihaknya meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 dan mediskualfiikasi pasangan Rusli-Rio.
"Memerintahkan KPU RI mengambil alih untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane, dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan ini ditetapkan," tandas Mustakim.
