Infografis
Suara.com - Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bone Bolango Nomor Urut 1 Merlan S Uloli dan Syamsu T Botutihe mendalilkan utang Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet Mile kepada negara sebesar Rp315 juta.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Merlan-Syamsu, Ridwan Syaidi Tarigan dalam sidang perdana perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Ismet yang pernah menjabat sebagai Bupati Bone Bolango pada 2005-2010 pernah divonis 3,5 penjara dalam kasus proyek pengendalian banjir di Bone Bolango yang mengakibatkan kerugian negara pada 2011.
"Bahwa calon Bupati Ismet sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango masih memiliki tuntutan ganti rugi pada pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dan berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPK RI calon Bupati Ismet memiliki tanggungan utang total utangnya Rp315 juta," kata Ridwan di Gedung MI, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).
"Tidak ada surat pengadilan negeri kalau dia tanpa utang?" timpal Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin sidang pada panel III.
"Iya Yang Mulia," jawab Ridwan.
Ridwan mengatakan secara substansi calon bupati Ismet masih memilki tanggungan utang sehingga dinilai seharusnya tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon bupati.
"Ismet masih memiliki tanggungan utang baik secara pribadi atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejak 2008 sampai 2010 yang sampai dengan diajukan gugatan a quo ke Mahkamah Konstitusi pada 2024 tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terpenuhinya syarat pencalonan Bupati wakil bupati Kabupaten Bone Bolango," tutur Ridwan.
Selain itu, kuasa hukum Merlan-Syamsu, Mashuri juga mengatakan Ismet juga didalilkan melakukan pelanggaran karena tidak mengumumkan bahwa dirinya mantan terpidana.
Baca Juga: Penghina Prabowo Kini jadi Stafsus Menkomdigi, Rudi Valinka Disamakan Akun Fufufafa!
Padahal, lanjut dia, setiap mantan terpidana jika mencalonkan kembali harus mengumumkan statusnya kepada media sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
