Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) temukan sejumlah hal temuan terkait penyaluran makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai perlu perbaikan. Ketua DPD Sultan Najamuddin menyampaikan, temuan itu berdasarkan hasil kunjungan anggotanya selama masa reses beberapa waktu lalu.
"Ternyata banyak sekali temuan di bawah yang akan segera ditindaklanjuti oleh DPD RI melalui rapat-rapat terkait dengan stakeholder terkait, Badan Gizi Nasional, Kementerian terkait, mungkin BPOM juga dan lain-lain. Dan itu nanti akan kami jadikan bahan pengawasan," kata Sultan ditemui di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Beberapa temuan di lapangan, imbuh Sultan, dari sampling yang dilihat oleh para senator yakni terkait dengan harga menu MBG serta kandungan gizinya. Temuan itu terutama terjadi di Papua.
Sultan menekankan kalau DPD akan terus lakukan pengawasan terkait hal tersebut
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Belum Merata, Pemerintah Akui Masih Cari Formula Tepat
"Harga atau indeks makan bergizi gratis ini kalau teman-teman di timur itu, menurut teman-teman, pantauan langsung di bawah itu jauh dari cukup. Ini kan menjadi bahan juga. Lalu temuan juga di lapangan beberapa di antaranya adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar gizi yang dimakan, apakah (tanggungjawab) BPOM dan lain-lain," ujarnya.
Dia memastikan DPD akan segera menindahlanjuti kepada kementerian maupun lembaga terkait yang jadi pelaksana program MBG. Hasil temuan-temuan di lapangan itu juga akan menjadi bahan rujukan dalam menyampaikan rekomendasi kepada pihak eksekutif sebagai pelaksana program.
Kendati perlu banyak perbaikan, Sultan menekankan kalau DPD mendukung program MBG.
"Hanya saja memang program ini harus kita awasi dengan maksimal. Makanya DPD mengambil peran sesuai dengan konstitusi yang ada melakukan fungsi pengawasan. Termasuk di antaranya hal-hal yang sangat sepele pun itu akan menjadi bahan kami nanti," pungkasnya.
Baca Juga: Orang Tua Siswa SLB di Jakarta Berharap Susu Jadi Menu MBG Setiap Hari
