Suara.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengklaim kalau program screening kesehatan gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurut Pratikno, pembangun kualitas SDM yang lebih fundamental tidak hanya dari pendidikan, tapi juga kesehatan.
Program tersebut direncanakan akan dimulai pada Februari 2025 mendatang dengan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dari berbagai usia.
"Oleh karena itu, screening kesehatan ini bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari penyakit-penyakit kronis yang tidak tertangani sejak dini," kata Pratikno ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Laporan dari Kementerian Kesehatan, lanjutnya, banyak kematian yang dipicu karena penyakit akibat gaya hidup. Misalnya, serangan jantung.
Lewat program cek kesehatan gratis diharapkan masyarakat bisa lebih awal mengetahui risiko penyakit yang dia hadapi, dengan begitu pengobatannya juga bisa lebih awal dilakukan.
"Sakit itu menurunkan produktivitas dan bisa menjadi satu beban berat juga bagi pemerintah. Jadi SDM unggul adalah sehat secara fisik, mental, dan moral, dan kemudian itu terdidik," ucapnya.
Sementara untuk masyarakat terdidik, kata Pratikno, dilihat dari tingkat pendidikan yang relevan, keterampilan yang relevan, juga memberikan kontribusi bagi negara.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan kalau screening kesehatan gratis sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi penyakit pada masyarakat, terutama penyakit penyebab kematian tertinggi.
Dia menyebutkan kalau penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia ialah stroke dan jantung. Jumlahnya sekutar 1 juta orang meninggal setiap tahun.
Untuk mendeteksi risiko kedua penyakit tersebut, seseorang harus rutin lakukan pengecekan tekanan darah, gula darah, serta lemak darah atau kolesterol.
"Kalau ini diukur, puluhan juta rakyat Indonesia yang punya problem ini, sebenarnya obatnya bisa ditangani di puskesmas. Enggak usah sampai kena stroke, apa cancer, cuci darah, segala macem. Ini yang kita mau kejar duluan sebenarnya," ujar Budi di Jakarta, Kamis (9/1) lalu.
Pelaksanaannya akan dilakukan di puskesmas yang kini jumlahnya ada sebanyak 10 ribu unit. Serta dimungkinkan melibatkan klinik swasta yang saat ini ada 15 ribu sampai 20 ribu.