Prabowo akan Wajibkan Lembaga Keuangan Non-Bank Danai Hilirisasi, DPR: Jangan Untungkan Sektor Tertentu

Senin, 13 Januari 2025 | 19:44 WIB
Prabowo akan Wajibkan Lembaga Keuangan Non-Bank Danai Hilirisasi, DPR: Jangan Untungkan Sektor Tertentu
Ilustrasi Pelabuhan atau Jetty untuk Hilirisasi Nikel/[Dok PTPP].
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyambut baik langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pendanaan proyek hilirisasi. Menurutnya, hal itu bisa menambah nilai ekonomi dalam negeri.

Fathi menyebut keputusan Prabowo tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menilai kebijakan tersebut sebagai upaya nyata dalam mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor keuangan,” kata Fathi kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Baca Juga: Riset FEB Universitas Brawijaya: Kemitraan Jadi Fondasi Keberhasilan Hilirisasi Mineral di Indonesia

Fathi menyoroti pentingnya partisipasi aktif lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan yang adil dan terjangkau. Ia juga mendukung pendekatan inovatif untuk meminimalkan ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia pun mengingatkan adanya kebijakan ini jangan hanya menguntungkan sektor tertentu saja seperti nikel.

“Saya mengapresiasi langkah Satgas Hilirisasi untuk mencari sumber pendanaan dari pasar modal maupun perbankan. Namun, saya juga ingin mengingatkan agar akses pendanaan ini bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan sektor tertentu seperti nikel. Sektor bauksit, yang memiliki potensi besar, juga perlu mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.

"Perbankan juga harus diberi insentif untuk mau mengambil risiko yang terukur, sementara pemerintah dapat memberikan jaminan atau dukungan kebijakan yang memperkuat kepercayaan investor,” sambung dia.

Lebih lanjut, Fathi juga mengusulkan agar pembahasan mengenai pendanaan proyek hilirisasi dimasukkan dalam agenda Komisi XI DPR RI untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal.

Baca Juga: Riset Binus Sebut Kebijakan Hilirisasi Indonesia Jadi Inspirasi Negara Asia dan Afrika

“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional,” tambahnya.

Terakhir, Fathi mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita hilirisasi yang berkeadilan.

“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga soal memberikan peluang bagi generasi muda untuk tumbuh di sektor industri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI